Lombok Tengah – Sengketa kepemilikan lahan seluas 1,70 hektare di kawasan wisata BumbangkuDesa MertakKecamatan PujutKabupaten Lombok Tengahmakin memanas. Persoalan ini menjadi pelik ketika sejumlah pihak yang tidak memiliki kapasitas maupun legalitas justru ikut campursehingga memperkeruh suasana.
Ketegangan memuncak pasca pembongkaran paksa pagar ilegal yang berdiri di atas lahan milik sah Sahnun Ayitna Dewi (Nunung)Rabu (9/4). Pembongkaran dilakukan karena pagar tersebut dibangun tanpa izin di atas tanah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Nunung.
Namun tindakan ini menuai protes dari oknum yang mengatasnamakan Sudinmeskipun pihak tersebut sama sekali tidak memiliki legal standing yang sah dalam sengketa ini.
Lebih lanjutpolemik diperkeruh oleh pernyataan kontroversial Kepala Dinas Pariwisata Lombok TengahLalu Sungkuldalam konferensi pers yang menyebut bahwa SHM milik Ibu Nunung "bodong". Hal ini dinilai tidak etis dan menyesatkanmengingat tidak ada lembaga resmi seperti BPN yang pernah menyatakan sertifikat tersebut tidak sah.
Menanggapi hal iniKuasa Hukum Ibu NunungNurdin DinoSH.MH.angkat bicara. Ia menegaskan bahwa komentar Kadis Pariwisata tidak pada tempatnya dan berpotensi menggiring opini publik.
"Kami mengingatkan sajaapalagi itu statemennya bisa menggiring opini publik bahwa dengan sertifikat klien kami itu bodong. Kan bahaya? BPN saja tidak pernah menyatakan atau mengeluarkan pernyataan resmi terkait produk yang mereka keluarkan. Lah ini Sungkul kok seperti hakim saja," tegas Dino.
Dino menambahkanbahwa hingga saat ini belum ada satu pun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan SHM milik kliennya. Ia juga mempertanyakan motivasi pihak-pihak tertentu yang terus menyerang kliennya.
"Jadi kami patut menduga ada permainan. Bahkan indikasi masuk angin di kalangan oknum Pemkab sangat terlihat. Ibu Nunung pernah dituduhkan memalsukan dokumen tanpa kejelasanditawari kompensasi Rp1,5 miliar agar menyerahkan tanahnyahingga ada oknum APH yang meminta agar sertifikat dimusnahkan tanpa putusan pengadilan. Itu kalau bukan konspirasilalu apa?" ungkapnya.
Dino menegaskanbahwa tim hukum akan mengambil langkah tegas dan melaporkan kasus ini ke instansi berwenangbahkan hingga ke Presiden Prabowo Subianto.
"Kami tidak akan tinggal diam. Ini menjadi pelajaran bagi oknum-oknum yang mencoba bermain dalam kasus ini. Semua akan kami laporkan," pungkasnya. (F3)
Ket. Foto:
Kuasa Hukum Ibu NunungNurdin DinoSH.MH.diwawancara saat proses pembongkaran pagar pantai Bumbangku. ()
