LOMBOK BARAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi H. Abdul Hadi, S.E., M.M., dalam memperjuangkan program hunian layak bagi masyarakat kecil. Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Maruarar saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, pada Selasa, 19 Mei 2026. Kehadiran para pejabat negara ini bermaksud untuk meninjau langsung efektivitas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Pulau Lombok.
Dalam peninjauan di lapangan, Menteri Maruarar Sirait secara terbuka memuji kegigihan legislator Fraksi PKS dari Komisi V DPR RI tersebut. Menurutnya, lonjakan kuota bantuan perumahan swadaya yang masif secara nasional—dari yang semula hanya 45.000 unit menjadi 400.000 unit rumah pada tahun ini—tidak lepas dari kawalan dan desakan kuat para anggota DPR seperti Abdul Hadi. “Beliau ini sangat gigih memperjuangkan daerah pemilihannya perumahan untuk mendukung program kita. Beliau rajin memperjuangkan nasib rakyat sini,” ujar Maruarar di hadapan warga dan media lokal.
Ketelitian Abdul Hadi dalam memetakan titik kemiskinan ekstrem di daerah pemilihannya terbukti saat rombongan menteri diajak melihat langsung kondisi rumah salah satu warga lansia, Inaq Rohamin. Rumah yang diusulkan oleh Abdul Hadi tersebut memperlihatkan kesenjangan yang mencolok karena masih beralaskan tanah, berdinding anyaman bambu (bedek) yang bolong, serta beratap seng rusak yang bocor tanpa adanya struktur bangunan standar seperti sloof atau kolom. Melihat realita ini, menteri mengakui bahwa kejelian data yang dibawa oleh Abdul Hadi membuat intervensi anggaran dari pusat menjadi sangat tepat sasaran.
Menanggapi pujian tersebut, Abdul Hadi menegaskan bahwa dari total kuota yang dialokasikan pusat, dirinya secara pribadi mengawal sekitar 1.600 unit rumah aspirasi khusus untuk wilayah Pulau Lombok demi membantu mengentaskan estimasi puluhan ribu rumah tidak layak huni di NTB. Kendati usulan datang melalui jalur politik anggaran di DPR, ia memastikan seluruh prosedur penentuan akhir tetap melewati verifikasi teknis yang ketat oleh tim fasilitator. Langkah ini diambil agar program BSPS berjalan objektif, akurat, dan langsung menyentuh masyarakat Lombok yang paling membutuhkan.
