Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mendorong inovasi layanan ketenagakerjaankhususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu terobosan yang tengah dimatangkan adalah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon PMI asal NTB bekerja sama dengan Bank NTB Syariah.
Untuk tahap awalalokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp10 miliar dan berpotensi ditambah sesuai kebutuhan serta perkembangan program.
Kepala Disnakertrans NTBAidy Furqonmenjelaskan bahwa skema KUR ini tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada calon PMI. Pembiayaan dirancang secara terintegrasi untuk mendukung seluruh proses penempatan kerja ke luar negeri.
“Tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” ujar Aidy, Selasa (7/4/2026).
Ia merincipembiayaan tersebut mencakup proses rekrutmenpelatihan kerjajaminan sosial dan kesehatanpengurusan visa dan pasporhingga perizinan kerja. Skema ini diharapkan dapat meringankan beban biaya awal yang kerap menjadi kendala calon PMIsekaligus mencegah praktik non-prosedural.
Saat iniPemprov NTB bersama Bank NTB Syariah masih mematangkan regulasi pelaksanaannya. Payung hukum program tersebut direncanakan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur atau Peraturan Gubernur sebelum resmi diluncurkan.
Selain KURPemprov NTB juga menyiapkan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang telah rampung dikembangkan dan siap diuji coba tahun ini. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan ketenagakerjaanmulai dari informasi peluang kerjaproses rekrutmenpelatihanhingga penyaluran tenaga kerja.
Aidy menyebutSIK dilengkapi fitur pengendalian guna meminimalisir keberangkatan PMI secara non-prosedural atau ilegal.
“Melalui sistem inikita berharap bisa menekan angka PMI non-proseduralminimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem,” jelasnya.
Di sisi lainPemprov NTB juga fokus meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam daerah melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang adaptif terhadap kebutuhan industri.
Ke depanBLK direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan pendanaan dan kerja sama.
“Dengan status BLUDBLK kita harapkan mampu membuka peluang pelatihan barutermasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Aidy.
Pemprov NTB juga mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK. Program ini menargetkan 1.000 kuota pada tahap awalterdiri dari 400 siswa SMK kelas 3 dan 600 peserta dari luar sekolah.
“Target awal tahun ini adalah 400 siswa dari SMK serta 600 peserta dari luar sekolah,” ungkapnya.
Untuk menjawab kebutuhan pasar globalDisnakertrans NTB menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang. Guna mempercepat kesiapanpelatihan Bahasa Jepang mulai diberikan kepada siswa kelas 2 SMK pada semester 4 dan 5.
“Dengan strategi inisiswa sudah siap secara bahasa saat lulussehingga tidak butuh waktu lama untuk berangkat karena sudah menguasainya sebelumnya,” terangnya.
Kebijakan ini sejalan dengan program nasional SMK Go Global yang mendorong lulusan memiliki daya saing internasional. Aidy menegaskanintegrasi antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi kunci agar lulusan siap bersaingbaik di dalam negeri maupun mancanegara.
“Go Global bukan orangnyatapi lulusannya harus bisa Go International untuk bekerja dengan skill yang dimiliki. Ilmu pendidikan dan kebutuhan dunia kerja harus match,” tandasnya. (F*)
Ket. Foto;
Kepala Disnakertrans NTBAidy Furqon. (Ist)
