Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mendorong inovasi layanan ketenagakerjaan, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu terobosan yang tengah dimatangkan adalah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon PMI asal NTB bekerja sama dengan Bank NTB Syariah.
Untuk tahap awal, alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp10 miliar dan berpotensi ditambah sesuai kebutuhan serta perkembangan program.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon, menjelaskan bahwa skema KUR ini tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada calon PMI. Pembiayaan dirancang secara terintegrasi untuk mendukung seluruh proses penempatan kerja ke luar negeri.
“Tidak diberikan uang tunai. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” ujar Aidy, Selasa (7/4/2026).
Ia merinci, pembiayaan tersebut mencakup proses rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa dan paspor, hingga perizinan kerja. Skema ini diharapkan dapat meringankan beban biaya awal yang kerap menjadi kendala calon PMI, sekaligus mencegah praktik non-prosedural.
Saat ini, Pemprov NTB bersama Bank NTB Syariah masih mematangkan regulasi pelaksanaannya. Payung hukum program tersebut direncanakan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur atau Peraturan Gubernur sebelum resmi diluncurkan.
Selain KUR, Pemprov NTB juga menyiapkan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang telah rampung dikembangkan dan siap diuji coba tahun ini. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan ketenagakerjaan, mulai dari informasi peluang kerja, proses rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja.
Aidy menyebut, SIK dilengkapi fitur pengendalian guna meminimalisir keberangkatan PMI secara non-prosedural atau ilegal.
“Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga fokus meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam daerah melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang adaptif terhadap kebutuhan industri.
Ke depan, BLK direncanakan berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan pendanaan dan kerja sama.
“Dengan status BLUD, BLK kita harapkan mampu membuka peluang pelatihan baru, termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Aidy.
Pemprov NTB juga mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK. Program ini menargetkan 1.000 kuota pada tahap awal, terdiri dari 400 siswa SMK kelas 3 dan 600 peserta dari luar sekolah.
“Target awal tahun ini adalah 400 siswa dari SMK serta 600 peserta dari luar sekolah,” ungkapnya.
Untuk menjawab kebutuhan pasar global, Disnakertrans NTB menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang. Guna mempercepat kesiapan, pelatihan Bahasa Jepang mulai diberikan kepada siswa kelas 2 SMK pada semester 4 dan 5.
“Dengan strategi ini, siswa sudah siap secara bahasa saat lulus, sehingga tidak butuh waktu lama untuk berangkat karena sudah menguasainya sebelumnya,” terangnya.
Kebijakan ini sejalan dengan program nasional SMK Go Global yang mendorong lulusan memiliki daya saing internasional. Aidy menegaskan, integrasi antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan menjadi kunci agar lulusan siap bersaing, baik di dalam negeri maupun mancanegara.
“Go Global bukan orangnya, tapi lulusannya harus bisa Go International untuk bekerja dengan skill yang dimiliki. Ilmu pendidikan dan kebutuhan dunia kerja harus match,” tandasnya. (F*)
Ket. Foto;
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon. (Ist)
