Mataram – Anggota DPRD NTB, Dr. Hj. Megawati Lestari, mendorong pemerintah daerah agar membuka ruang kerja sama dengan lembaga penitipan anak (day care) guna mendukung para ibu bekerja (working mom), khususnya yang berstatus aparatur di lingkungan Pemda maupun Pemprov NTB.
Menurutnya, kebutuhan fasilitas penitipan anak yang aman dan terjangkau semakin mendesak, terutama di wilayah perkotaan seperti Mataram yang memiliki jumlah ibu bekerja cukup tinggi.
“Saya berharap ada ruang bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan day care sebagai mitra dalam penitipan anak. Banyak working mom di NTB, khususnya di Kota Mataram, yang membutuhkan dukungan ini,” ujarnya, kepada media ini, Senin, 4 Mei 2026 di Mataram.
Megawati menjelaskan, bentuk dukungan tersebut dapat berupa subsidi dari pemerintah daerah kepada para ibu yang bekerja di instansi pemerintahan, sehingga mereka dapat menitipkan anak di day care yang telah bermitra resmi dengan Pemda.
“Para ibu yang bekerja di Pemda maupun Pemprov adalah bagian dari working mom yang juga membutuhkan perhatian. Pemerintah bisa memberikan bantuan subsidi agar mereka dapat menitipkan anak di day care yang bekerja sama dengan pemerintah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Megawati mengusulkan agar pemerintah menyediakan fasilitas day care yang berlokasi dekat dengan pusat perkantoran. Dengan demikian, para ibu dapat lebih mudah memantau dan menjenguk anak-anak mereka saat jam istirahat kerja.
“Pemerintah bisa menyiapkan tempat dan fasilitas day care yang dekat dengan pusat perkantoran. Sehingga ibu-ibu yang bekerja tetap bisa mengawasi anaknya di sela waktu istirahat,” katanya.
Ia berharap gagasan tersebut dapat diwujudkan secara konkret melalui pembentukan peraturan daerah (Perda). Menurutnya, regulasi yang jelas akan mendorong seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah untuk mengambil peran serius dalam perlindungan anak.
“Inisiatif ini bisa menjadi turunan dari Perda Perlindungan Anak. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasi pengawasan serta kerja sama antara day care dan pemerintah. Sejauh ini, saya melihat kebijakan seperti ini belum ada di kabupaten maupun provinsi lain,” tegasnya.
Megawati optimistis, apabila kebijakan tersebut berhasil diterapkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di NTB, maka daerah ini berpotensi menjadi role model bagi wilayah lain dengan tingkat working mom yang tinggi.
“Jika ini bisa dibentuk dan dijalankan di NTB, saya yakin akan menjadi contoh bagi provinsi atau kabupaten/kota lain di Indonesia,” pungkasnya. (F3)
Ket. Foto:
Anggota DPRD Provinsi NTB, Dr. Hj. Megawati Lestari. (Ist)
