Lombok Barat – Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB 2 (Lombok), H. Abdul Hadi, turun langsung meninjau kondisi jalan di Jembatan penghubung Desa Tempos dan Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Senin (20/04/2026). Kunjungan tersebut dilakukan menyusul kerusakan badan jalan akibat luapan Sungai Dodokan yang sempat menggenangi kawasan itu beberapa waktu lalu.
Abdul Hadi menegaskan, penanganan harus segera dilakukan mengingat proyek tersebut masih dalam masa uji hingga Desember 2026. Menurutnya, tingginya debit air menyebabkan luapan hingga ke badan jalan dan merusak struktur tanah di bawahnya. Air masuk ke rongga-rongga tanah dan melemahkan daya dukung jalan.
“Penyebab utamanya adalah air yang cukup besar yang meluap, dan masuk ke rongga-rongga tanah yang mendobrak pertahanan jalan itu,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kerusakan yang terjadi diperkirakan sepanjang 20 hingga 30 meter. Selain itu, kondisi tebing di sekitar lokasi juga dinilai sudah tidak cukup kuat menahan tekanan air sehingga membutuhkan penanganan serius.
“Yang rusak ini kisarannya dari 20 sampai 30 meter, tapi kelihatan dari tebingnya ini sudah tidak kuat,” ujar politisi PKS itu.
Abdul Hadi menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam. Ia khawatir, jika hanya dilakukan perbaikan sementara, kerusakan serupa akan kembali terjadi ketika debit air dari hulu meningkat.
“Daripada tambal sulam, lebih baik sekalian saja memperkuat ini dalam sekali kerja,” tegasnya.
Secara kewenangan, penanganan awal dan perbaikan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun, ia memastikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Balai Jalan, agar proses perbaikan dapat berjalan cepat dan tuntas.
“Kami bisa mengkomunikasikan dengan Balai Jalan, mereka siap memperbaiki jalan ini, dan ini menjadi kewenangan Lombok Barat yang akan selesaikan,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kepala Desa Tempos, Pemerintah Lombok Barat telah menyatakan kesiapan untuk melakukan perbaikan. Diharapkan, setelah penanganan awal rampung, perbaikan lanjutan dapat dilakukan Balai Jalan sebelum masa uji proyek berakhir pada Desember 2026.
Kepala Satuan Kerja PJN I NTB, Herlambang, yang turut hadir dalam peninjauan itu menyampaikan, langkah awal yang akan dilakukan adalah observasi lapangan secara detail dan koordinasi dengan Pemerintah Lombok Barat guna menyusun estimasi teknis pengerjaan.
“Kita lihat ke sananya seperti apa dan ke sininya seperti apa. Kalau perlu dibongkar ya harus dibongkar juga, supaya tidak terulang lagi saat ada luapan air,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kerusakan yang terjadi bukan pada struktur jembatan, melainkan pada badan jalan yang tidak mampu menahan derasnya arus dan volume air yang melimpah hingga mendekati area jembatan.
“Ini jalan, jadi air itu melimpah tidak hanya ke orbit jembatan saja tapi sampai ke badan jalan,” jelasnya.
Terkait anggaran, diperkirakan Pemerintah Lombok Barat perlu
menyiapkan dana sekitar Rp100 juta untuk penanganan awal. Selanjutnya, tanggung jawab perbaikan lanjutan menjadi tanggung jawab pihaknya.
Peninjauan ini diharapkan menjadi langkah percepatan agar akses penghubung Tempos – Banyu Urip kembali aman dilalui masyarakat dan tidak lagi terdampak setiap kali terjadi peningkatan debit air Sungai Dodokan. (F*)
Ket. Foto:
Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB 2 (Lombok), H. Abdul Hadi, saat meninjau kondisi jalan Jembatan penghubung Tempos – Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. (/fit)
