Gelar Pembatalan Sertipikat, Kantor Pertanahan Kota Mataram Tegaskan Kepastian Hukum Pertanahan

Mataram — Kantor Pertanahan Kota Mataram melaksanakan kegiatan Gelar Pembatalan Sertipikat yang digelar di Aula Kantor Pertanahan Kota Mataram, Jumat (30/1). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan kepastian hukum serta peningkatan kualitas pelayanan di bidang pertanahan.

Gelar pembatalan sertipikat dilaksanakan sebagai forum internal untuk menelaah dan membahas secara komprehensif permohonan pembatalan sertipikat, baik yang berasal dari putusan pengadilan maupun akibat adanya cacat administrasi. Seluruh proses dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram, Halid Aslamudin, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam memastikan setiap keputusan pembatalan sertipikat dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

“Gelar pembatalan sertipikat merupakan tahapan penting dalam proses pengambilan keputusan. Setiap berkas dikaji secara mendalam dari aspek hukum dan administrasi agar keputusan yang dihasilkan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak masyarakat,” ujar Halid Aslamudin.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta mencegah timbulnya permasalahan dan sengketa di kemudian hari.

Melalui pelaksanaan gelar pembatalan sertipikat, Kantor Pertanahan Kota Mataram terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan integritas pelayanan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. (*)

Ket. Foto:

Kegiatan pembatalan sertifikat yang digelar  di Kantor Pertanahan Kota Mataram. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Gubernur NTB Optimistis Lampaui Target BPK, Utang BLUD Tuntas 100 Persen

Mataram – Di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menorehkan dua capaian penting pada tahun pertama pemerintahan...

Komisi II DPR Pertanyakan Anggaran Pascabencana, Menteri Nusron Pastikan Refocusing

Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mardani Ali Sera, mempertanyakan kesiapan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan...

PLN UIW NTB Gerak Cepat Pulihkan Kelistrikan Pasca Banjir di Bima

Mataram – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Kabupaten Bima yang terdampak...

Wabup UNA Ajak Baznas Lobar Kelola Zakat Secara Profesional untuk Turunkan Kemiskinan

Lombok Barat - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat harus mengelola Zakat, Infaq dan Sedekah dengan profesional, akuntabel dan Transparan. Hal tersebut disampaikan...

Sambangi Sulbar, Wamen Ossy Imbau GTRA Jadi Kunci Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah

Mamuju - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria...