Mataram – Setelah gedungnya ludes terbakarDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan akan memiliki gedung baru. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pembangunan kembali gedung DPRD dimulai pada pertengahan 2026dengan kebutuhan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 200 miliar jika dilakukan pembangunan ulang secara total.
Sekretaris DPRD NTBHendra Saputramengatakan rencana tersebut telah dibahas dalam rapat pimpinan DPRD NTB bersama Balai Cipta Karya NTB. Pembahasan difokuskan pada tahapan pembangunan gedung barutermasuk proses penghapusan aset gedung DPRD yang sebelumnya ludes terbakar.
“Data sementara penghapusan aset ini sudah kami kirim ke BKAD. Kami juga sudah beberapa kali rapat dengan Dinas PUPR NTB dan menginisiasi jumlah aset yang dihapus. Bulan ini ditargetkan selesai,” kata HendraSelasa (6/1/2026) di Mataram.
Ia menjelaskannilai aset yang akan dihapus akibat kebakaran diperkirakan mencapai Rp 30 miliar. Nilai tersebut mencakup kerusakan gedung utama beserta seluruh isinyatermasuk peralatan yang dijarah dan terbakar saat kejadian. “Nilainya sekitar Rp 30 miliaritu sudah termasuk gedung dan seluruh isinya,” ujarnya.
Selain penghapusan asettingkat kerusakan gedung DPRD NTB juga akan melalui proses appraisal oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Hasil penilaian tersebut selanjutnya dilaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
“Setelah dinilaiBKAD akan memproses penghapusan aset. Selanjutnya Kemen PU akan melakukan perencanaan dan pelelangan pembangunan gedung,” jelas Hendra.
Menurutnyasetelah appraisal kerugian selesaiPemerintah Provinsi NTB akan mengajukan permohonan kepada Kemen PU untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED). Jika DED rampungproses pelelangan pembangunan gedung ditargetkan berlangsung pada Juli 2026.
“Kemungkinan pembangunannya di atas bulan Juli. Proses lelang bisa memakan waktu sekitar dua bulantermasuk sayembara desain. Yang terpenting saat ini kami menyampaikan seluruh kebutuhan ruang sesuai fungsi DPRD,” katanya.
Berdasarkan perencanaan awalkebutuhan anggaran pembangunan ulang gedung DPRD NTB diperkirakan mencapai Rp 200 miliar. Namunjika skema yang dipilih berupa renovasi tanpa membongkar total struktur bangunananggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp 70 miliar.
“Skemanya belum final. Kami masih membahas kebutuhan ruang dan menyesuaikannya dengan prediksi jumlah anggota DPRDbaru kemudian dihitung anggarannya,” terang Hendra.
Ia juga mengungkapkan bahwa estimasi kerugian yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp 40 miliar mengalami penyusutan. Hal itu lantaran gedung DPRD merupakan bangunan lama yang telah berusia puluhan tahunsehingga nilai asetnya perlu dinilai kembali.
“Ini masih perlu penilaian lanjutan. Nilai yang ada saat ini baru untuk gedung utama. Sementara untuk gedung sekretariatada beberapa peralatan yang juga dihapus asetnyameski saat ini masih dilakukan rehabilitasi oleh Kemen PU,” terangnya.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadaigedung baru tersebut diharapkan mampu menunjang kinerja legislatif secara lebih optimal dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat. (F3)
Ket. Foto:
Sekretaris DPRD NTBHendra Saputra. (/fit)
