Jelang Nataru, DPRD NTB Minta Pemprov Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok

Mataram – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Peringatan ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD NTB, Hj. Nanik Suryatiningsih, yang menilai pola kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan sudah berulang setiap tahun.

Menurut Nanik, kenaikan harga pada momentum tertentu seperti Puasa, Lebaran, maupun Natal dan tahun baru bukan lagi fenomena baru, sehingga pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi lebih awal.

“Lonjakan harga bahan pokok itu selalu muncul di hari-hari tertentu. Lebaran, Puasa, atau Natal, semuanya punya pola yang sama. Karena itu pemerintah harus mengantisipasi lebih awal, bekerja sama dengan pihak terkait,” ujar Nanik, Selasa (9/12/2025).

Ia menekankan pentingnya pemantauan harga pasar secara intensif oleh pemerintah, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat menahan laju kenaikan harga agar tidak semakin membebani masyarakat.

“Harga pasar ini harus dipantau terus oleh Perindag dan pemerintah. Ini kan sudah kebiasaan tahunan, jadi mestinya bukan hal baru lagi. Pemerintah perlu belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Nanik juga mendorong agar operasi pasar segera disiapkan sebagai langkah konkret ketika tanda-tanda kenaikan harga mulai terlihat. Menurutnya, langkah tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

“Harus ada operasi pasar. Iya, harus. Kita usahakan dan saya akan usulkan juga agar operasi pasar digencarkan. Masyarakat kasihan kalau harga terus melonjak,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas instansi, mulai dari dinas terkait, distributor, hingga pelaku pasar untuk memastikan pasokan tetap aman dan harga tidak melonjak tajam selama momentum Nataru.

Dengan kesiapsiagaan yang lebih matang, Nanik berharap gejolak harga yang biasanya muncul setiap akhir tahun dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas pangan di NTB tetap terjaga. (F3)

Ket. Foto: Anggota Komisi II DPRD NTB, Hj. Nanik Suryatiningsih. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Paripurna DPRD, Wabup UNA : RPJMD 2025-2029 Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi menyerahkan draf Raperda Pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2024 dan Raperda RPJMD...

Dispar NTB Sayangkan Tindakan Bupati Lotim Usir Pemandu Wisata di Pantai Ekas

Mataram - Video Bupati Lombok Timur Khairul Warisin yang mengusir Boatman atau Guide yang sedang membawa tamu di Pantai Ekas menjadi viral di jagat...

Masyarakat Manfaatkan Layanan PELATARAN untuk Pengambilan Sertipikat dan Informasi Pertanahan

Mataram – Antusiasme masyarakat terhadap layanan PELATARAN (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) Kantor Pertanahan Kota Mataram terus meningkat. Melalui layanan yang dilaksanakan pada akhir pekan...

DPRD NTB Tolak Proses Pergantian AKD di Tengah Kisruh PPP

Mataram - Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menegaskan DPRD NTB tidak akan menindaklanjuti polemik dua surat yang saling bertentangan dari...

Ketua DKP PWI NTB Ajak Wartawan Sajikan Berita Menyejukkan

Mataram  – Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI NTB, Abdus Syukur, mengimbau seluruh insan pers untuk lebih berhati-hati dalam menyajikan pemberitaan, terutama di tengah...