Mataram – Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata, SE., menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat, untuk menertibkan aktivitas tambang yang berpotensi merusak kelestarian hutan.
Persoalan tambang ilegal hingga kini masih menjadi masalah besar. Menurutnya Komisi IV DPRD NTB perlu turun langsung untuk mengidentifikasi tambang-tambang legal dan ilegal secara menyeluruh.
"Kami belum bisa mengidentifikasi mana tambang liar dan mana yang memiliki IUP. Oleh karena itu, diperlukan data valid terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ada IUP yang diterbitkan tetapi tidak digunakan, bahkan ada yang digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini yang harus kami identifikasi," tegasnya.
Iwan menekankan pentingnya langkah tegas dari pemerintah untuk menekan aktivitas tambang ilegal yang kerap menjadi penyebab kerusakan lingkungan. "Pada tahun 2025, kami meminta kepada pemerintah agar penambangan liar ini bisa dikurangi, sehingga masyarakat tidak terdampak banjir," harapnya .
Iwan juga menyampaikan bahwa meskipun intensitas hujan tahun ini cukup tinggi, wilayah Sumbawa Barat relatif aman dari bencana banjir. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari keberadaan bendungan-bendungan yang kini telah berfungsi dengan baik.
"Alhamdulillah, Sumbawa Barat tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktornya adalah bendungan-bendungan di wilayah ini sudah cukup bagus. Namun, masyarakat berharap agar saluran irigasi segera dibangun sehingga air tidak melimpah ke sungai dan pemukiman," ujar Iwan.
Iwan juga menyoroti dua bendungan yang pembangunannya telah selesai, tetapi saluran irigasinya belum terealisasi. Ia berharap pemerintah daerah, terutama yang baru memenangkan Pilkada, dapat memperhatikan persoalan ini agar ancaman banjir tidak lagi terjadi. (F3)
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata, SE. ()
