Banjarbaru – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN)Ossy Dermawanbersama Ketua Komisi II DPR RIM. Rifqinizamy Karsayudamenyerahkan sertipikat aset pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Selatan (Kalsel)Rabu (02/09/2026). Sebagian sertipikat yang diserahkan mencakup dua bidang aset Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel seluas 11.396 m² dan 829 bidang aset BMD kabupaten/kota seluas 998.343 m².
“Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel bersinergi dengan Pemda Kalsel untuk memastikan kepastian hukum di atas tanah negaratanah Pemdadan juga Pemprov maupun Pemkab/Pemkot,” ujar Wamen Ossy di Gedung Idham ChalidKantor Gubernur Kalsel.
Sinergi tersebut telah membuahkan hasil berupa sertipikat yang juga diserahkan dalam kesempatan iniyaitu untuk satu bidang atas nama Bank Kalsel seluas 1.498 m² dan satu bidang atas nama PT Air Minum Intan Banjar Perseroda seluas 11.172 m².
Di hadapan Gubernur KalselMuhidinserta para bupati dan wali kota se-Provinsi Kalsel dan unsur Forkopimda Kalsel yang hadir dalam kesempatan iniWamen Ossy lanjut menjelaskan bahwa dengan dukungan para pihakpelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kalsel telah mencapai 79% dengan total 17.346 bidangsementara sertipikasi tanah wakaf mencapai 95%.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur bersama seluruh Forkopimda yang telah mendukung kegiatan BPN Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Wamen Ossy.
Langkah Kementerian ATR/BPN menyertipikasi tanah negaraaset Pemdaataupun tanah masyarakatdiapresiasi oleh Ketua Komisi II DPR RIRifqinizamy Karsayuda. Dalam pertemuan iniia juga menyatakan bahwa Komisi II akan terus hadir untuk memastikan program pemerintahan Presiden Prabowo berjalan baiktermasuk dalam legalisasi aset.
“Ini simbol keberpihakan negaraterutama Kementerian ATR/BPN yang merupakan mitra kerja kamiuntuk bukan hanya terus melayanitapi memastikan bahwa aset-aset itu memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.
Untuk memperkuat upaya pengamanan asetKetua Komisi II DPR RI meminta Pemdakhususnya para bupati dan wali kotamemastikan pengelolaan aset dilakukan secara tertib. Aset yang telah tercatat perlu diinventarisasi untuk diketahui mana yang telah bersertipikat dan mana yang belum. Dengan begituaset yang belum bersertipikat dapat segera diproses ke Kantor Pertanahan. “Yang belum laporkan dulusiapkan daftarnyaukurdan kita sertipikatkan,” imbaunya.
Dalam kegiatan iniWamen Ossy juga didampingi oleh Staf Ahli Bidang Reformasi BirokrasiDeni Santo; Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP)Asep Heri; Sesditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP)Sumarto; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi KalselBudi Kristiyana beserta jajaran. Pertemuan ini juga diikuti oleh Anggota Komisi II DPR RI; Wakil Menteri Dalam NegeriAkhmad Wiyagus; serta Wakil Ketua Ombudsman RIRahmadi Indra Tektona. (*)
Ket. Foto:
Kegiatan penyerahan sertipikat pertanahan oleh Wamen ATR/Waka BPNOssy Dermawan. (Ist)
