Mataram — Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbalmenegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendirimelainkan harus dibangun melalui kolaborasisinkronisasi datadan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand MadaniMataramSenin (25/5).
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan PanganKelestarian Hutandan Pariwisata Kelas Dunia” tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam arahannyaGubernur menekankan bahwa desa tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunantetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawahyaitu desa. Kalau desa majumaka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Gubernur.
Menurutnyaselama ini banyak program bantuan pemerintahNGO internasionalhingga sektor swasta yang masuk ke desanamun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan tanpa koordinasi dan arah pembangunan yang terintegrasi.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiritidak saling terhubungtidak ada sinkronisasi datadan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Melalui Program Desa Berdaya TematikPemerintah Provinsi NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinanmemetakan persoalan spesifik di setiap desasekaligus menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan panganmenjaga kelestarian lingkunganserta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.
Gubernur menjelaskanpembangunan desa yang terarah diyakini akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerahterutama di tengah tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal NTB mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Namun demikianPemerintah Provinsi NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Gubernurtahun ini anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabung dengan program OPD serta dukungan berbagai pihak lainnyatotal anggaran yang berputar di tingkat desa diperkirakan melebihi Rp500 miliar.
“Tahun inimelalui Desa Berdaya sajaada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnyatotalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.
Ia juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanahtransparankreatifdan berorientasi jangka panjang.
Menurutnyadana yang diberikan pemerintah harus mampu menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakatmemperkuat infrastruktur desadan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baikdampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Di akhir arahannyaGubernur meminta seluruh desa menunjukkan tata kelola yang baik agar desa-desa di NTB semakin dipercaya dalam mendapatkan dukungan program pembangunan di masa mendatang.
“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baiktepat sasarandan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbal. (Ist)
