Manado – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik bidang pertanahan yang terintegrasi. Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah (Pemda)program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola layanan pertanahan.
“Karena menjadi bagian dari _piloting_ kerja sama Kementerian ATR dan KPKmudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik dan bisa menjadi _best practice_ untuk kita terapkan di seluruh Indonesiamemperbaiki kualitas layanan publik khususnya di bidang pertanahan,” ujar Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPNAndi Tenri Abengdalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPNKPKdan Pemda se-Sulut di Wisma Negara SulutSelasa (12/05/2026).
Sebelum di Sulut_piloting_ program ini sudah dimulai di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Andi Tenri Abeng menjelaskankerja sama dengan KPK ini diinisiasi Menteri ATR/Kepala BPNNusron Wahidpada Oktober 2025 sebagai langkah memperkuat transformasi pelayanan pertanahan di daerah. Pelibatan Pemda dalam upaya transformasi layanan ini diharapkan bukan hanya bisa mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahannamun juga tata ruang di daerah.
“Diputuskanlah ada kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK juga dengan Pemda. Dan kami sangat yakin dengan semangat Pak Gubernur dan semua jajaranmudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik,” tutur Andi Tenri Abeng di hadapan Gubernur Sulut.
Dalam pertemuan iniDirektur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPKEdi Suryantomembenarkan bahwa persoalan pertanahan masih menjadi tantangan yang terus muncul dari waktu ke waktu. Karena ituKPK bersama Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan pelayanan publik bidang pertanahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.
“Makanya kami kemarin sepakatpimpinan memerintahkan dahulukan permasalahan pertanahan. Jadi kami mendorong pelayanan publik bidang pertanahan,” kata Edi Suryanto.
Edi Suryanto menjelaskan tiga fokus utama dari KPK RI dalam kerja sama iniyakni pelayanan publik bidang pertanahanpengelolaan barang milik daerahdan optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu program yang akan didorong ialah integrasi layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar akses masyarakat terhadap layanan pertanahan semakin mudah.
Di momen Rakor iniGubernur Sulawesi UtaraMayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komalinglangsung meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak menyelesaikan persoalan pertanahan di wilayah masing-masing. “Saya mau persoalan tanah selesai. Jadi jangan mengeluh-mengeluh sajatapi aksinya tidak ada. Ini hari ini ruang dan waktu milik kitamilik Sulut. Teman-teman KPK dan ATR/BPN ini serius untuk memberikan bantuan kepada kitamemberikan solusi-solusi kepada kita,” tegas Yulius Selvanus Komaling.
Dalam Rakor ini dihasilkan komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang yang ditandatangani oleh Gubernur Sulut beserta kepala daerah se-Sulut; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulut. Penandatanganan disaksikan oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK.
Dalam rakor yang juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulut inidilakukan diskusi teknis terkait sembilan program kerja sama dalam pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. (*)
Ket. Foto:
Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPNKPKdan Pemda se-Sulut di Wisma Negara Sulut. (Ist)
