Mataram – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat peran Bank NTB Syariah sebagai motor pembiayaan daerah, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi.
Miq Iqbal mengatakan, Pemprov NTB saat ini tengah melakukan penataan sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD). Dalam dua bulan terakhir, sejumlah kemajuan mulai terlihat, salah satunya dengan kembali aktifnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya sempat diblokir selama tujuh tahun.
“Dalam dua bulan terakhir sudah ada kemajuan, termasuk KUR yang sebelumnya diblokir tujuh tahun kini kembali bisa disalurkan,” ujarnya, dalam acara silaturahmi di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu, (7/3/26).
Melalui kebijakan tersebut, sekitar Rp30 miliar pembiayaan kini telah tersedia untuk pelaku UMKM dan koperasi di NTB. Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah menunggu persetujuan tambahan pembiayaan sekitar Rp15 miliar hingga Rp20 miliar yang direncanakan untuk program pembiayaan bagi pekerja migran Indonesia.
Gubernur Iqbal juga mengungkapkan rencana pengembangan KUR khusus sektor peternakan dengan bunga sekitar 3 persen yang dinilai relatif rendah guna mendorong pertumbuhan sektor produktif di daerah.
Di sisi layanan perbankan, Bank NTB Syariah juga mulai menunjukkan pemulihan setelah sempat terdampak serangan siber yang mengganggu layanan digital. Layanan mobile banking yang sebelumnya tidak beroperasi hampir tujuh bulan kini telah kembali diaktifkan.
Selain itu, Bank NTB Syariah juga dipercaya sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang menyalurkan dan mengelola dana program SPPG dengan nilai transaksi di NTB yang diperkirakan mencapai sekitar Rp5,7 triliun per tahun.
Pemerintah Provinsi NTB berharap berbagai langkah tersebut dapat semakin memperkuat peran Bank NTB Syariah dalam mendukung pembiayaan sektor produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (Ist)
