Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian membanggakan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Skor demokrasi NTB naik signifikan dari tahun sebelumnya, mencapai 76,37 poin, meningkat 6, 31 poin dibandingkan tahun 2023.
Peningkatan ini menempatkan NTB dalam jalur yang positif dalam penguatan demokrasi daerah, meski masih dalam kategori “sedang” secara nasional.
“Peningkatan lebih dari enam poin ini luar biasa. Terutama pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang melonjak hingga 10,05 poin. Namun, masih ada ruang pembenahan, terutama di aspek kebebasan,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional IDI yang digelar di Mataram, NTB.
Meskipun mencatat lonjakan di aspek kelembagaan, skor kebebasan di NTB nyaris tidak berubah, hanya naik dari 79,50 menjadi 79,53.
Ateng menekankan pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat agar kualitas demokrasi terus menguat. Ia menyoroti pentingnya penyaluran aspirasi masyarakat secara damai dan tanpa kekerasan sebagai salah satu kunci peningkatan skor IDI.
“Kebebasan berpendapat harus dijaga. Demokrasi yang sehat memerlukan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan pikiran dan gagasannya secara terbuka,” tambahnya.
Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menyatakan bahwa IDI telah menjadi indikator kinerja utama bagi pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui tiga aspek utama, yakni kesetaraan, kebebasan, dan kapasitas lembaga demokrasi, dengan total 22 indikator.
“Sejak 2009, IDI terus berkembang dan menjadi alat ukur penting dalam mengevaluasi kemajuan demokrasi di daerah. Peningkatan skor NTB menjadi sinyal positif bahwa praktik demokrasi di daerah terus bergerak ke arah yang lebih baik,” tegas Heri.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan demokrasi lokal adalah bagian integral dari visi Indonesia Emas 2045. Demokrasi yang sehat, inklusif, dan setara merupakan fondasi bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Dengan capaian skor 76,37 poin, NTB telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam demokrasi. Namun untuk naik ke kategori “baik”, tantangan di aspek kebebasan harus diatasi. Kolaborasi semua pihak dibutuhkan untuk memastikan demokrasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga berakar kuat di tingkat lokal.
Rapat Koordinasi Nasional IDI 2025 ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain: Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.Mm., M.Tr(Han), Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Dr. Ateng Hartono, SE., M.Si Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Dr. Drs. Bahtiar Baharuddin, M.Si Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Maswadi Rauf, M.A Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maharani, S.E., M.B.A Perencana Ahli Madya, Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi – Kementerian PPN/Bappenas, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri, Kepala BPS NTB Wahyudin. (F3)
Ket. Foto:
Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, Ateng Hartono Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum – Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharuddin, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Maswadi Rauf, Perencana Ahli Madya, Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi – Kementerian PPN/Bappenas Maharani saat menggelar konferensi pers usai kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Capaian Indek Demokrasi Indonesia di Mataram, NTB. ()
