Mataram – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Gita AriadimenyatakanRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sekadar dokumen administratifmelainkan pedoman utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itupenyusunannya harus inklusif dan partisipatif sekaligus pondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
NTB telah menetapkan visi NTB Emas 2045 melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045dengan tujuan mewujudkan NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang MajuKuatAmanBerkelanjutan dan Sejahtera.
Agar dokumen RPJMD dapat berjalan sesuai rencanamaka proses penyusunannya harus partisipatifdimulai dari OPD. Pembahasan di perangkat daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentinganbaik internal maupun eksternalagar mampu menjawab isu dan tantangan saat ini.
"Saya berharap agar para kepala OPD memberikan data informasi yang akurat sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas kedepannya sehingga mampu menampung aspirasi masyarakat," ucap Miq Gita sapan akrabnyadalam rapat yang berlangsung di ruang kerja Sekda NTB Rabu (9/4/2025).
Sementara ituGubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri menetapkan visi pembangunan NTB 2025-2029yaitu "NTB Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Untuk mencapai visi tersebuttiga isu utama menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depanyaitu pengentasan kemiskinanpenguatan ketahanan pangandan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata dunia.
"Fokus utama pada kemiskinanmendukung swasembada pangan dan menjadikan destinasi wisata internasional yang berkualitas," jelas Miq Gita.
Kepala Bappeda NTB Dr. H. Iswandi mengungkapkantantangan Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMDyakni bagaimana mengubah pola pikir dari budgeting oriented menjadi program oriented sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan.
"Kita harus menguatkan kualitas dokumen dengan menyiapkan program yang memang strategis dan menjadi solusi atas berbagai persoalan pembangunan," jelasnya. (F3)
