Ketua DPRD NTB Dukung Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan oleh Gubernur

Mataram – Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menyambut positif rencana Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk membentuk Tim Percepatan Pembangunan guna mempercepat realisasi program pembangunan di daerah. Menurutnya, langkah ini merupakan strategi efektif untuk memastikan visi dan misi gubernur dapat segera terwujud demi NTB yang lebih makmur dan mendunia.

"Kami mendukung penuh upaya ini agar visi dan misi Pak Gubernur bisa lebih cepat tercapai," ujar politisi Partai Golkar tersebut saat ditemui wartawan di Mataram, Jumat, (28/3/2025) malam

Isvie menegaskan bahwa persoalan mendasar di NTB, seperti ekonomi, kemiskinan, dan pendidikan, harus menjadi fokus utama tim percepatan. Oleh karena itu, pihaknya berharap tim ini dapat bekerja secara komprehensif dan profesional, dengan cakupan di bidang pembangunan, ekonomi, serta pendidikan.

"Kita tahu apa yang menjadi persoalan dasar di NTB. Maka, percepatan harus difokuskan ke sektor-sektor tersebut," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa tim ini tidak boleh hanya bersifat seremonial, melainkan harus benar-benar memberikan solusi nyata bagi masyarakat. "Tim percepatan pembangunan ini harus profesional, bukan sekadar duduk-duduk dan mengucapkan terima kasih," tegasnya.

Mengenai regulasi yang mengatur pembentukan tim tersebut, Isvie menegaskan, bahwa hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan gubernur. DPRD NTB, katanya, akan memberikan dukungan sepanjang kebijakan tersebut bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Regulasi biar jadi urusan gubernur. Yang jelas, selama ini untuk kepentingan NTB, saya pasti mendukung," pungkasnya.

Dengan adanya dukungan dari DPRD NTB, diharapkan Tim Percepatan Pembangunan dapat segera bekerja secara efektif dan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah. (F3)

Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. ()

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Gubernur Iqbal Dorong KDMP Samili Jadi Pusat Distribusi Sembako dan Motor Ekonomi Desa

Kabupaten Bima - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mendorong penguatan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Samili, Tente, Kabupaten Bima, sebagai...

Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Transmigrasi di Kalimantan Selatan, Menteri Nusron Akan Kembalikan Hak Masyarakat

​Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertipikat tanah milik masyarakat transmigran di Desa...

Dana Haji Capai Rp180 Triliun, BPKH Pastikan Likuiditas Aman dan Syariah

Mataram  – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan bahwa seluruh dana haji yang dikelola saat ini berada dalam posisi aman dan memenuhi standar likuiditas...

BPK RI Temukan Masalah Pengelolaan Keuangan di RSUD dan Dikbud NTB, Anggota Komisi V DPRD Desak Pemprov Segera Tindaklanjuti

Mataram - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengungkap sejumlah temuan  terkait pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya pada...

Menteri ATR/Kepala BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi

​Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematangkan persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Menteri ATR/Kepala BPN,...