Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Koperasi dan UKM menjalin kerjasama dengan BPR NTB. Hal ini menjadi terobosan LazAdha dalam memberikan pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha UMKM di wilayah Lombok Barat. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Jayengrane Senin (24/3/2025) ini dihadiri oleh Bupati Lobar H.Lalu Ahmad Zaini, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Sekda Lobar H. Ilham, Para asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Direksi BPR NTB, dan kepala OJK perwakilan NTB.
Dalam arahannya, Bupati LAZ menyampaikan program pinjaman modal usaha tanpa bunga bagi UMKM ini merupakan salah satu langkah nyata dan konkret yang dilaksanakan pasangan Lazadha dalam menghidupkan pertumbuhan ekonorpmi khususnya bagi masyarakat desa. Dengan adanya bantuan modal tanpa bunga ini tentu akan menggerakkan usaha kecil di masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat tumbuh dan bergerak. Ia juga mengatakan bahwa program ini adalah salah satu janji politik yang harus segera direalisasikan agar masyarakat sejahtera dan ekonomi menjadi kuat.
"Tentunya program ini harus terus diawasi dan dievaluasi bagaimana dampaknya ke perekonomian masyarakat yang dimulai dari bawah agar program ini benar benar mengerakkan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Bupati LAZ mengatakan, program pinjaman ini akan menyasar UMKM dan para pedagang bakulan. Ia meminta agar program ini dapat mengintervensi target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dimana pelaku UMKM diintervensi maksimal 3 tahun dan setiap pelaku usaha hanya bisa meminjam 1 kali sehingga pinjaman modal ini bisa merata ke setiap dusun dan desa di kabupaten Lombok Barat.
"Selain program pinjaman modal tanpa bunga ini, pemerintah harus menelaah program apa saja yang bisa masuk ke desa sehingga OPD dan stakeholder terkait bisa melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat di kabupaten Lombok Barat," tutupnya.
Sementara itu dalam Laporannya Direktur utama BPR NTB Ketut Sudharmana menjelaskan, bahwa BPR NTB merupakan gabungan dari 8 BPR yang menjadi satu sehingga menghasilkan 44 cabang di seluruh NTB, dan 5 cabang yang ada di Lobar.
Ia mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Pemkab Lobar selama tiga tahun berturut-turut dari 2022 sampai dengan 2024 dalam berbagai program. Diharapkan pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dapat menambah angka deviden ke BPR NTB seperti pada dua kabupaten di Sumbawa dan Lombok Utara. Ia mengatakan program pinjaman modal tanpa bunga yang dilaksanakan oleh Pemkab Lobar diharapkan dapat berjalan dengan lancar.
"Dengan kerjasama pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha UMKM bisa menyelaraskan kerjasama pemerintah kabupaten lombok barat dengan BPR NTB sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat tumbuh maksimal," tutupnya.
Sementara itu kepala OJK perwakilan NTB menjelaskan, kerjasama pemerintah Lombok Barat dengan BPR NTB harus selaras dengan program tim percepatan akses keuangan daerah untuk terus meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dan langkah yang dapat diambil Pemda dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim.
"Kita semua berharap agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrim di Lobar," terangnya.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang diwakili oleh Bupati Lobar dengan BPR NTB serta OPD terkait seperti dinas koperasi dan UKM. Kegiatan ini berjalan dengan lancar. (F2)
Ket. Foto:
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Direktur utama BPR NTB Ketut Sudharmana menandatangani kerjasama antar kedua belah pihak. (Ist)
