Polda NTB Berhasil Ungkap Kasus 3C dan Pemalsuan Dokumen STNK

Mataram – Subdit III Ditreskrimum Polda NTB berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas)serta pemalsuan dokumen surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Wakil Direktur Reskrimum Polda NTBAKBP I Putu BagiartanaSHM.I.Kom.mengungkapkandalam kasus curas ini petugas berhasil mengamankan dua terdugayakni PR (26) warga Kelurahan PejerukKota Mataramdan RM (22) warga Dusun Rempek TimurKabupaten Lombok Utara.

Modus operandi yang digunakan terdugayakni berpura-pura sebagai anggota kepolisianmenghentikan paksa korban di jalanlalu mengancam dan mengambil kendaraan korban. Beberapa korban juga diajak pergi dengan alasan menuju "basecamp"namun ditinggalkan di tengah jalan sementara kendaraan mereka dibawa kabur oleh terduga pelaku.

"Dari tangan para terduga pelakupetugas berhasil menyita barang bukti berupabeberapa unit sepeda motor hasil kejahatantermasuk Honda Scoopy dan Yamaha FazzioSTNK dan BPKB palsu dan Kunci kendaraan curian," ungkap Wadir dalam press rilis yang digelar Selasa(4/2) di Command Center Polda NTB.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 365 Ayat (1) KUHP tentang pencurian dengan kekerasandengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun.

Adapun tiga orang yang menjadi korban kasus curas ini yakni Budi SetiawanMuh. Irwan Hadidan Sumardi.

Wakil Direktur Reskrimum Polda NTBAKBP I Putu BagiartanaSHM.I.Komjuga mengungkap kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor. Seorang tersangka berinisial SG (29)warga Kelurahan TuridaKota Mataramditangkap atas dugaan pemalsuan STNK.

Modus yang digunakan adalah menghapus data asli pada STNK bekas menggunakan amplaslalu menggantinya dengan identitas baru sesuai pesanan menggunakan aplikasi desain grafis dan dicetak menggunakan printer. Setiap STNK palsu dijual dengan harga Rp500.000

"Korban dalam kasus ini adalah Lalu Gunawanyang menjadi salah satu pembeli STNK palsu tersebut,"

Dari tangan tersangkapetugas mengamankan barang bukti berupa Laptop dan printer yang digunakan untuk mencetak STNK palsuberbagai alat pendukung seperti guntingcutterdan stempelserta uang tunai Rp6.300.000 hasil transaksi pemalsuan.

"Pelaku dikenakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan dokumendengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun," ungkapnya.

Wadir menegaskan bahwa Polda NTB akan terus berupaya memberantas kejahatan jalanan serta tindak pidana pemalsuan dokumen.

"Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tindak kejahatankhususnya curas dan pemalsuan dokumen kendaraan. Jika menemukan hal mencurigakansegera laporkan ke pihak kepolisian," ujarnya.

Seluruh pelaku beserta barang bukti kini telah diamankan dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. (F3)

Ket. Foto:

Konferensi Pers ungkap kasus curas dan pemalsuan dokumen kendaraan bermotor oleh Ditreskrimum Polda NTB. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Kajian Etika Peradaban Universitas Paramadina Bahas Kebijakan Trump dan Dampaknya bagi Asia Tenggara

Jakarta5 Maret 2025 – Universitas Paramadina bersama PIECYayasan Persada HatiPGSIdan Program Studi Falsafah Agama menggelar Kajian Etika Peradaban ke-36 dengan tema “Isu-isu Politik dan...

SMSI NTB Bagikan Ratusan Paket Berbuka Puasa dalam Rangka HUT ke-8 SMSI

Mataram - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) ke 8SMSI NTB menggelar aksi berbagi dengan membagikan ratusan...

Idulfitri Usai, PLN UIW NTB Pastikan Semangat Berbagi Terus Berlanjut untuk Masyarakat

Mataram – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan program sosial bagi masyarakatbahkan setelah momen...

Zulkifli Hasan Tunjuk H. Muazzim Akbar Jadi Korwil PAN Bali-Nusra, PAN Gaspol Konsolidasi Jelang 2029

Mataram - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN)Zulkifli Hasansecara resmi memberikan mandat kepada H. Muazzim Akbar sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) PAN untuk BaliNusa...

DKPP Terima 18 Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu di NTB

Mataram - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu...