Komisi V DPRD NTB Siap Bedah Kisruh DAK segera panggil Dikbud NTB

Mataram – Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat mengapresiasi anggota DPRD NTB lainnya yang memberikan perhatian lebih terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) diberbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku mitra. Meski demikian Komisi V berharap untuk diberikan kesempatan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra.

Ketua Komisi V DPRD NTB, Lalu Sudiartawan mengatakan, melalui RDP itu nantinya, pihaknya bisa menggali secara menyeluruh berkenaan dengan persoalan yang terjadi. Apakah persoalan itu nantinya berkenaan dengan proses, regulasi maupun lainnya.

“Sehingga kami tadi rapat internal di Komisi V. Alhamdulillah, teman-teman tadi siap untuk melakukan RDP dengan mitra kita,” jelasnya, Senin, (6/1/25), saat ditemui wartawan di Ruang Kerjanya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Komisi V DPRD NTB pada prinsipnya ingin menjaga hubungan baik dengan mintra kerja dalam hal ini eksekutif. Terlebih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dispora, KONI dan lainnya.

“Yang jelas kami apresiasi terhadap keinginan dan pendapat teman-teman. Tapi berikanlah kesempatan kepada kami (Komisi V) untuk mendalami dulu. Setelah itu nanti apapun hasilnya akan kami laporkan melalui pimpinan dan nanti pimpinan yang mengambil sikap, mengambil tindakan untuk mengumpulkan, karena kita disini ada istilahnya gabungan komisi," ucapnya.

Jika nantinya Komisi V tidak mampu membedah serta mengevaluasi maka pihaknya akan meminta rekomendasi dalam rangka pembentukan pansus. Sudiartawan menambahkan, jika telah melakukan RDP dengan mitra kerja maka Komisi V selanjutnya akan turun kelapangan untuk melakukan pengecekan dilapangan.

"Maka nanti kita akan tanya dan evaluasi mulai dari DAK 2022, 2023 dan 2024. Sehingga dalam membedahnya bisa secara utuh," tambahnya.

Dalam RDP nantinya akan diminta keseluruhan data mulai dari perencanaannya, prosesnya, tata kelolanya, out put serta evaluasi dan lainnya. Komisi V dalam hal ini juga tidak bisa memberikan opini tanpa adanya data-data yang komprehensif.

"Melalui RDP itu kita akan melakukan pendalaman dalam berbagai hal. Spirit kita adalah bagaimana tata kelola DAK itu berkolerasi dengan tujuan pengelolaan pendidikan secara keseluruhan," tegasnya.

Komisi V DPRD NTB rencana akan melakukan RDP dengan mitra kerja termasuk Dikbud mulai Senin (13/1) mendatang. (F3)

Ket. Foto:
Ketua Komisi V DPRD NTB, H. Lalu Sudiartawan bersama anggotanya di ruang rapat Komisi V DPRD NTB. ()

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Ketua DPRD NTB Tegaskan Raperda Sumbangan Pendidikan untuk Perkuat Pengawasan 

Mataram - Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa Raperda tentang Sumbangan Dana Pendidikan yang Bersumber dari Masyarakat pada Satuan Pendidikan...

Bank NTB Syariah Raih Penghargaan Sinergi Akselerasi QRIS Terbaik 2025

​Mataram – Bank NTB Syariah menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai “Bank Dengan Sinergi Program Akselerasi QRIS Terbaik” dalam acara Anugerah BI NTB 2025,...

Tower Bongancina Tetap Berdiri Meski Belum Kantongi  PBG dan SLF, Dugaan Aliran Dana Muncul ke Publik

Buleleng – Polemik pembangunan menara telekomunikasi milik PT Tower Bersama di Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, memasuki babak yang semakin serius. Di...

Pemkab Lombok Barat Buka Layanan Pengaduan Online untuk Honorer Non Database yang dipungut biaya

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Inspektorat Lobar resmi membuka layanan pengaduan online bagi masyarakat dan tenaga honorer non database yang dimintai...

Lepas Jama’ah Calon Haji Lobar, Bupati LAZ Minta Doa Agar Bisa Melakukan Perubahan di Lombok Barat

Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi melaksanakan kegiatan pelepasan keberangkatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Lombok Barat, Kamis 1 Mei 2025 di...