Kupang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Nusron Wahidmemastikan adanya percepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepada para kepala daerah yang hadir mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)Selasa (04/08/2026)ia menekankan pentingnya kepastian hukum atas rumah ibadah untuk mencegah potensi konflik pertanahan di kemudian hari.
“Kami minta tolong Bapak/Ibu Bupati jangan sampai ada tempat ibadah atau tempat pendidikan yang belum bersertipikat. Jangan sampai rumah ibadahnya sudah jadikemudian diungkit-ungkit ahli waris. Karena ituharus segera disertipikatkan supaya tidak menjadi masalah ke depan,” ujar Menteri Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Kantor Gubernur NTTKupang.
Menurutnyasebagai negara dengan masyarakat yang beragam dalam kehidupan beragamakepastian hukum atas tanah rumah ibadah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. “Di NTTtotal rumah ibadah baru 42% yang telah bersetipikat. Kita ini umat beragama. Rumah kita saja kita sertipikatkanmasa rumah Tuhan tidak kita sertipikatkan,” tutur Menteri Nusron.
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPNdari total 7.018 bidang tanah rumah ibadah di Provinsi NTTbaru 3.003 bidang yang telah bersertipikat. Untuk ituMenteri Nusron mengajak seluruh para kepala daerah di Provinsi NTT bersinergi dengan jajaran Kementerian ATR/BPN agar bisa mempercepat sertipikasi tanah rumah ibadah tanpa membedakan latar belakang agama.
“Saya tidak peduli agamanya apayang penting di mana pun rumah ibadahnyabaik gerejamasjidpuraayo kita percepat pelayanannya. Gratis untuk tempat ibadah,” ucap Menteri Nusron.
Dengan sinergi yang terjalinMenteri Nusron berharap percepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di NTT dapat direalisasikan dalam beberapa bulan ke depan. “Saya berharapini nantinya bisa menjadi kado Natal bagi masyarakat NTT,” pungkasnya.
Adapun dalam Rakor iniMenteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata RuangSuyus Windayana; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan ProtokolAchmad; Direktur survei dan pemetaan tematikAgus Apriawan; Tenaga Ahli Bidang Komunikasi PublikRahmat Sahid; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi NTTI Ketut Gede Ary Sucaya. (*)
Ket. Foto:
Menteri ATR/BPNNusron Hadi. (Ist)
