Lombok Barat – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi kembali menjadi keluhan utama masyarakat khusunya di Lombok Barat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga selama peringatan bulan Maulid. Merespon keluhan masyarakat tersebut, anggota Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Nanik Suryatiningsih mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret.
Menurutnya, kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi hampir setiap tahun menjelang bulan Maulid merupakan persoalan klasik yang semestinya sudah bisa diantisipasi. Ia menyoroti lemahnya distribusi dan pengawasan dari pihak terkait sebagai penyebab utama.
“Setiap momentum hari besar keagamaan seperti bulan Maulid, permintaan gas melon pasti meningkat. Seharusnya Pemda dan Pertamina sudah punya pola antisipasi tetap. Jangan masyarakat terus-menerus yang menjadi korban,” ujar Hj. Nanik, Kamis, (18/9/25) di Mataram.
Ia juga menegaskan bahwa distribusi gas elpiji bersubsidi harus benar-benar diawasi agar tidak salah sasaran. Masih banyak ditemukan praktik penyaluran yang tidak tepat, seperti pembelian oleh pelaku usaha non-mikro, dan meskipun ada harganya relatif naik. “Ini yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Komisi II DPRD NTB pun mendorong pemerintah kabupaten/kota, khususnya Pemkab Lombok Barat, untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Pertamina, agen, hingga pangkalan resmi agar distribusi gas berjalan lancar dan sesuai kuota.
“Kami harap Pemda jangan hanya menunggu laporan masyarakat. Lakukan sidak, evaluasi distribusi, dan kalau perlu tambah kuota sementara untuk mengatasi lonjakan kebutuhan selama Maulid,” tegasnya.
Lebih lanjut, DPRD NTB juga meminta agar pemerintah daerah segera membuat sistem pemetaan kebutuhan gas di tiap kecamatan, dengan harapan adanya keseriusan dari pemerintah daerah, persoalan kelangkaan gas elpiji bisa diminimalisir di masa mendatang, terlebih pada momen-momen penting keagamaan yang menjadi tradisi masyarakat NTB. (F3)
.
