Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011, NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Sidang Utama, Kamis (19/6). Penyerahan tersebut turut disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., dan Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa opini WTP ini adalah cerminan dari audit profesional dan independen oleh BPK RI yang menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap regulasi.
Audit ini menjadi peta evaluasi yang komprehensif bagi Pemprov NTB dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa Pemprov NTB menerima sepenuhnya hasil temuan, rekomendasi, dan kesimpulan LHP dari BPK RI, dan berkomitmen kuat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara sistematis dan tepat waktu.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian, antara lain bidang pendidikan dan RSUD NTB, terutama terkait penyelesaian temuan kerugian daerah, penguatan sistem pengendalian internal di seluruh OPD dan BUMD, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, aset, dan pelaporan keuangan.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya membangun prinsip good governance yang dimulai dari sektor keuangan, baik di sisi pengeluaran maupun penerimaan. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah adalah amanah besar dari rakyat. Komitmen kami adalah menjadikannya instrumen untuk mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia,” pungkasnya. (F3)
Ket. Foto:
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP., dan Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Sidang Utama, Kamis (19/6). (Ist)
