Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RINyoman Adhi Suryadnyanakepada Gubernur NTBDr. Lalu Muhamad Iqbaldalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Sidang UtamaKamis (19/6). Penyerahan tersebut turut disaksikan oleh Wakil Gubernur NTBIndah Dhamayanti PutriS.E.M.IP.dan Ketua DPRD Provinsi NTBBaiq Isvie Rupaeda.
Dalam sambutannyaGubernur Iqbal menyampaikan bahwa opini WTP ini adalah cerminan dari audit profesional dan independen oleh BPK RI yang menjadi instrumen strategis dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparanakuntabeldan patuh terhadap regulasi.
Audit ini menjadi peta evaluasi yang komprehensif bagi Pemprov NTB dalam melakukan perbaikan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa Pemprov NTB menerima sepenuhnya hasil temuanrekomendasidan kesimpulan LHP dari BPK RIdan berkomitmen kuat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara sistematis dan tepat waktu.
Beberapa sektor yang menjadi perhatianantara lain bidang pendidikan dan RSUD NTBterutama terkait penyelesaian temuan kerugian daerahpenguatan sistem pengendalian internal di seluruh OPD dan BUMDserta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangankhususnya dalam pengadaan barang dan jasaasetdan pelaporan keuangan.
Gubernur Iqbal juga menekankan pentingnya membangun prinsip good governance yang dimulai dari sektor keuanganbaik di sisi pengeluaran maupun penerimaan. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari uang rakyat yang dibelanjakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan daerah adalah amanah besar dari rakyat. Komitmen kami adalah menjadikannya instrumen untuk mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia,” pungkasnya. (F3)
Ket. Foto:
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI oleh Anggota I BPK RINyoman Adhi Suryadnyanakepada Gubernur NTBDr. Lalu Muhamad Iqbal, yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTBIndah Dhamayanti PutriS.E.M.IP.dan Ketua DPRD Provinsi NTBBaiq Isvie Rupaedadalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Sidang UtamaKamis (19/6). (Ist)
