Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) berkomitmen memperkuat transformasi peran Widyaiswara dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikan dalam audiensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB bersama Asosiasi Profesi Widyaiswara, Jumat, 13 Juni 2025 di Kantor Gubernur NTB..
Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi, serta menegaskan kembali komitmen Pemprov NTB dalam membangun ekosistem pembelajaran penguatan birokrasi ASN dalam hal manajemen resiko serta menekankan pembelajaran berorientasi kebutuhan dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Mulai sekarang semua eselon dua harus menguasai manajemen resiko, ini salah satu bagian terlemah dari semua pemda dan kita ingin semua eselon dua memiliki sertifikat manajemen resiko”, ucap Miq Iqbal.
Miq Iqbal juga menyampaikan harapannya agar BPSDM dapat memperkuat kapasitas kelembagaannya sehingga menjadi pusat keunggulan (center of excellent) bagi semua ASN di NTB, “Saya berharap agar pelatihan tidak perlu keluar daerah lagi, cukup terpusat di BPSDM dan bahkan bila perlu orang luar datang ke NTB untuk mengikuti pelatihan disini,” tutup Miq Iqbal.
Lebih lanjut Miq Iqbal menyampaikan telah membangun komunikasi dengan Pemerintah Daerah Yogyakarta agar program penguatan birokrasi dapat dilaksanakan di NTB termasuk Kabupaten/Kota serta meminta agar Widyaiswara dapat membantu pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi NTB. (F3)
