Mataram – Rencana peleburan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke dalam Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai penolakan keras dari Aliansi Perempuan NTB. Penolakan itu disampaikan langsung dalam audiensi dengan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Gubernur, Jumat (2/5).
Aliansi menilai, penggabungan dua lembaga dengan mandat yang berbeda ini berisiko menurunkan kualitas layanan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Lebih jauh, kebijakan ini dianggap mengancam keberlanjutan program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di daerah.
“Langkah ini tidak hanya melemahkan posisi strategis isu perempuan dan anak, tapi juga bertentangan dengan mandat Perpres No. 55 Tahun 2024 yang justru menegaskan pentingnya kelembagaan khusus di daerah,” tegas perwakilan Aliansi.
Selain bertentangan dengan Perpres, penggabungan dinilai tidak sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menempatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai indikator utama pembangunan manusia.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Gubernur NTB memastikan bahwa isu perempuan dan anak tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pengarusutamaan gender akan diintegrasikan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meski terjadi restrukturisasi kelembagaan.
“Kalau nanti kita gabung, di pansel-nya nanti silakan teman-teman tunjuk satu orang duduk di pansel, pilih yang menurut teman-teman punya perspektif gender,” ujar Gubernur.
Meski demikian, aliansi mendesak agar pemerintah mempertimbangkan ulang rencana peleburan ini dan membuka ruang dialog yang lebih luas demi menjaga keberpihakan terhadap isu-isu strategis perempuan dan anak di NTB. (F3)
Ket. Foto:
Aliansi Perempuan NTB saat audiensi dengan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, di Kantor Gubernur, Jumat (2/5). (Ist)
