Anggota Komisi II DPRD NTB Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Pembelian Elpiji 3 Kg di Pangkalan

Mataram – Gas elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Harapan masyarakat adalah dapat memperoleh gas melon ini dengan mudah dan harga yang terjangkau. NamunsebelumnyaKementerian ESDM mengeluarkan kebijakan yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg. Kebijakan ini dinilai berdampak terhadap akses masyarakat dalam mendapatkannya.

Anggota Komisi II DPRD NTBHj. Nanik Suryatingsihberanggapan bahwa larangan penjualan di pengecer sangat merugikan masyarakatterutama bagi mereka yang harus membeli langsung di pangkalan resmi. Hal ini dinilai justru menambah biaya dan menyulitkan wargaterlebih jika pangkalan tutup sat dibutuhkan.

"Kalau tidak jauh berbeda harganyabiarlah para pedagang kaki lima atau pengecer ini menjual elpiji 3 kg. Nanti warga sudah jauh-jauh ke pangkalantapi ternyata tutup. Itu justru menyulitkan," ujarnya kepada wartawan di sela-sela kegiatannyaSelasa (4/2/2025).

Sebagai wakil rakyatia berharap pemerintah menaruh perhatian serius terhadap persoalan initerutama menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Menurutnyaketersediaan gas subsidi harus menjadi prioritas utama.

Ia juga menilai kebijakan ini tidak mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat kecil. Dengan membeli di pengecermasyarakat bisa lebih mudah mengakses gas elpiji tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pangkalan resmi.

"Mungkin Pak Menteri berpikir untuk meratakan harga agar tidak ada yang tinggi dan rendah. Tapibeliau tidak berpikir soal biaya perjalanan warga dari rumah ke pangkalan yang lebih jauh dibanding ke pengecer. Saya tidak setuju jika penjualan eceran elpiji 3 kg ditiadakan," tegasnya.

Sebelumnyaper 1 Februari 2025Kementerian ESDM menetapkan aturan pembelian elpiji 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina. Kebijakan ini diambil untuk mengatasi praktik permainan harga oleh pedagang eceran. Namunsetelah melihat kesulitan yang dialami masyarakat dalam mendapatkan gas subsidiPresiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi agar gas elpiji 3 kg dapat kembali dijual di pengecer mulai hari ini.

Keputusan ini disambut baik oleh masyarakat dan diharapkan dapat memastikan ketersediaan serta akses mudah terhadap elpiji 3 kg di seluruh daerah. (F3)

Ket. Foto:
Anggota Komisi II DPRD NTBHj. Nanik Suryatingsihsaat diwawancara di sela-sela kegiatannya. ()

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

Anggota DPR RI Muazzim Akbar Gandeng Kemenkes Sosialisasikan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Lombok Barat

Mataram - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN)H. Muazzim Akbarmenggandeng Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk menyukseskan program Pemeriksaan Kesehatan...

BNNP NTB Tes Urin Pj Gubernur dan DPRD NTB, Wujud Komitmen Perangi Narkoba

Mataram – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan tes urin bagi Penjabat GubernurPimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)...

Menteri Nusron Ingin Tokoh Keagamaan Terlibat Aktif dalam Penyelesaian Sertipikasi Tanah Wakaf

HariqnNusaKarawang - Upaya penyelesaian sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah di Indonesia terus diperkuat melalui peningkatan peran strategis tokoh keagamaan. Menteri Agraria dan Tata...

Maman : Sekda NTB Harus Sejalan dengan Gubernur, Tak Boleh Ada “Dua Matahari”

Mataram – Kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  pasca pelantikan Drs. H. Lalu Gita AriadiM.Si sebagai Dosen IPDN membuka ruang...

IKADIN Gelar Rakernas ke-40 di NTB, Mengawal UU Advokat di Era KUHP dan KUHAP Baru

Lombok Barat  – Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-40 di Nusa Tenggara Baratyang sekaligus menjadi momentum peringatan ulang tahun organisasi...