Mataram – Pemerintah melalui Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI telah menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk musim haji 1446 H/2025 M. Biaya haji tahun ini dipatok sebesar Rp 89,41 juta per jemaah reguler, turun dibandingkan BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp 93,4 juta. Dengan penetapan ini, jemaah haji reguler hanya perlu membayar Rp 55,43 juta, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 56,04 juta.
Wakil Ketua III DPRD NTB, H. Muzihir, menyambut baik keputusan ini dan memberikan apresiasi tinggi atas penurunan biaya haji. Ia mengungkapkan rasa syukur atas langkah tersebut, meskipun berharap agar biaya haji dapat ditekan lebih rendah lagi.
"Alhamdulillah wa syukurillah, ada penurunan biaya haji. Malahan kalau bisa, lebih murah lagi, misalnya Rp 40 juta dari yang telah ditetapkan, yakni Rp 55,43 juta," ujar Muzihir, Kamis (9/1/2025).
Menurutnya, penurunan ini tidak terlepas dari pengurangan beberapa komponen biaya. Ia pun berharap, ke depan, persentase pembagian biaya bisa lebih seimbang, yakni 60 persen ditanggung jemaah dan 40 persen dari dana haji.
“Tapi intinya, kami selaku masyarakat Indonesia sangat menyambut baik penurunan biaya haji ini. Alhamdulillah kita bersyukur BPIH ini turun dan tidak naik,” ungkapnya.
Ketua DPW PPP NTB itu juga menegaskan, bahwa penurunan biaya haji tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Menurutnya, pelayanan kepada para tamu Allah harus tetap prima, baik di tanah air maupun selama berada di tanah suci.
"Jangan ada lagi keluhan-keluhan akibat pelayanan yang tidak maksimal bagi jemaah, baik di asrama haji, tanah suci, hingga kepulangan ke tanah air," tegasnya.
Dengan penetapan biaya ini, H. Muzihir mengimbau calon jemaah haji untuk mempersiapkan dana yang akan dilunasi sesuai ketentuan. Ia juga berharap semua pihak, termasuk pemerintah dan penyelenggara haji, terus meningkatkan kualitas pelayanan demi kenyamanan jemaah. (F3)
Ket. Foto:
Wakil Ketua DPRD NTB, H. Muzihir. ()
