Mataram – Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal memperkuat sinergi pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan Kawasan Kuliner dan Pasar Ikan Modern (KNMP) Bintaro sebagai percontohan nasional pasar ikan modern berbasis zero waste. Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan pasar ikan yang bersih, higienis, ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui hilirisasi industri.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Menteri Trenggono melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/7). Didampingi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, Menteri meninjau pembangunan KNMP Bintaro Tahap II yang telah rampung 100 persen sebelum melanjutkan agenda ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Lombok.
Usai peninjauan, Menteri bersama Gubernur dan Wakil Gubernur menggelar rapat bersama sejumlah kepala perangkat daerah untuk membahas strategi pengembangan kawasan. Pembahasan difokuskan pada penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembentukan koperasi sebagai pengelola aktivitas ekonomi nelayan, serta sistem pengelolaan limbah yang mampu menjadikan kawasan pasar ikan lebih bersih, sehat, dan bernilai ekonomi.
Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa paradigma pengelolaan pasar ikan harus berubah. Pasar ikan modern, menurutnya, tidak boleh lagi identik dengan lingkungan yang kumuh dan berbau, tetapi harus menjadi kawasan yang bersih dengan sistem pengelolaan limbah yang baik.
“Pokoknya tidak boleh bau. Mengelola limbah sampah ikan harus bagus, zero waste. Air limbah masuk ke IPAL, kemudian diolah dan dikeringkan,” tegas Trenggono.
Ia juga mengapresiasi gagasan Gubernur NTB yang akan memanfaatkan teknologi mesin dryer untuk mengolah limbah ikan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendorong hilirisasi sekaligus pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur NTB Miq Iqbal menegaskan bahwa pembangunan KNMP Bintaro tidak hanya bertujuan menyediakan pasar ikan yang modern, tetapi juga membangun ekosistem perikanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Menurut Miq Iqbal, seluruh hasil tangkapan nelayan, termasuk limbah ikan, harus dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan manfaat ekonomi dan tidak menjadi beban lingkungan.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Provinsi NTB akan mengoperasikan mesin dryer untuk mengolah limbah ikan menjadi tepung ikan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak.
“Peternak pasti akan berebut tepung ikan ini ketika sudah diproduksi. Selain menjadi langkah awal menuju zero waste, ini juga menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi nelayan dan peternak kita,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, pemanfaatan limbah ikan menjadi tepung ikan merupakan implementasi nyata konsep ekonomi sirkular, di mana setiap bagian dari hasil perikanan memiliki nilai ekonomi. Selain mengurangi pencemaran dan bau di kawasan pasar, langkah tersebut juga membuka peluang usaha baru, memperkuat keterkaitan sektor perikanan dan peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan rampungnya pembangunan KNMP Bintaro Tahap II serta dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan tersebut dipersiapkan menjadi model pengembangan pasar ikan modern yang memadukan hilirisasi industri, pengelolaan lingkungan berbasis zero waste, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB diharapkan menjadi fondasi lahirnya ekosistem perikanan yang lebih maju, berdaya saing, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. (F*)
Ket. Foto:
Menteri Trenggono didampingi Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, Menteri meninjau pembangunan KNMP Bintaro Tahap II di Bintaro, Ampenan. (Ist)
