Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerapkan kebijakan informasi satu pintu. Di mana seluruh pernyataan resmi pemerintah harus disalurkan melalui Dinas KomunikasiInformatikadan Statistik (Diskominfotik) NTB. Kebijakan serupa juga telah diterapkan di beberapa daerah lainseperti Sumatera UtaraJawa Baratdan Bangka Belitung.
Wakil Gubernur NTBIndah Dhamayanti Putrimenegaskan itu pada rapat pimpinan di MataramSenin (24/02). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan arus informasi yang lebih terarahakuratdan tidak simpang siur.
"Kita ingin memastikan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah lebih terstruktur dan valid. Dengan sistem satu pintu inirekan-rekan media tidak perlu berpindah-pindah ke berbagai dinascukup melalui Diskominfotik," ujarnya.
Indah Dhamayanti Putriyang akrab disapa Umi Dindajuga menekankan bahwa kebijakan ini tidak bertujuan membatasi akses informasitetapi justru mengoptimalkan fungsi Diskominfotik dalam menyebarkan berita resmi dari pemerintah daerah. "Kami ingin memastikan bahwa informasi yang diterima masyarakat tidak ditambah atau dikurangisehingga tetap objektif dan terpercaya," tambahnya.
Diterapkan di Beberapa Provinsi
NTB bukan satu-satunya daerah yang menerapkan kebijakan ini. Sumatera UtaraJawa Baratdan Bangka Belitung juga telah mengadopsi sistem informasi satu pintu melalui dinas komunikasi dan informatika masing-masing. Di Sumatera Utarakebijakan ini bertujuan untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dari berbagai instansi pemerintah. Sementara di Jawa Baratsistem satu pintu diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan mempermudah koordinasi antara pemerintah dan media.Sama halnya dengan di NTBBangka Belitung juga menerapkan sistem ini untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
Kebijakan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangantermasuk organisasi pers seperti Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi NTB. Media di berbagai daerah menekankan pentingnya kebijakan ini dijalankan dengan tetap menghormati prinsip kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.
Ketua SMSI NTBHM SyukurSH mendorong agar kebijakan ini tidak menjadi alat pembatasan informasimelainkan sebagai mekanisme untuk memastikan informasi yang disampaikan ke publik tetap akurat dan tidak bias.
"Dengan diterapkannya kebijakan informasi satu pintu di beberapa provinsidiharapkan arus komunikasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih efektiftanpa mengurangi kebebasan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," tegasnya. (F3)
Ket. Foto:
Ketua SMSI NTBHM SyukurSH. (Ist)
