Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD Provinsi NTB menyepakati KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menempatkan pengelolaan fiskal yang realistissehatdan berorientasi pada hasil sebagai pijakan pembangunan daerah. Kesepakatan tersebut sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk mengarahkan anggaran pada agenda transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 oleh empat Pimpinan DPRD NTB yakni Baiq Isvie RupaedaLalu WirajayaYek Agil dan Muzihir bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat DPRD NTBJumat (14/8).
Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbal, mengatakan penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah situasi yang penuh ketidakpastiansehingga pemerintah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis. Menurutnyakekuatan fiskal daerah justru harus dibangun dari kemampuan membaca kondisi dan mengelola sumber daya secara tepat.
“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimilikitetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” ujar Iqbal.
Gubernur menegaskanpemerintah daerah harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai tekanan secara berkelanjutan. Menurutnyapembangunan tidak dapat dirancang dengan asumsi bahwa satu persoalan akan segera selesaikarena tantangan baru akan selalu muncul.
“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesaikrisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” tegasnya.
Dalam kerangka tersebutMiq Iqbal menilai APBD harus diperlakukan sebagai instrumen untuk menghasilkan perubahanbukan sekadar dokumen administratif tahunan.
“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itusetiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnyajelas sasarannyadan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” katanya.
KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan fokus pada transformasi strukturalpenuntasan kemiskinanketahanan panganpengembangan ekosistem industri agro-maritimserta pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Menurut Miq Iqbalarah tersebut merupakan pilihan strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi NTB agar tidak bergantung pada satu sektor.
“Kita ingin mendorong transformasi strukturalmenurunkan angka kemiskinan secara signifikanmemperkuat ketahanan pangan dan maritim daerahserta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.
Di sektor pariwisatapemerintah juga mengarahkan pembangunan pada quality tourismdengan tidak hanya mengejar jumlah wisatawantetapi juga lama tinggalbelanja wisatawankualitas destinasikeberlanjutan lingkungandan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dari sisi fiskalpendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai Rp6,22 triliunmeningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,128 triliunpendapatan transfer sekitar Rp2,98 triliunserta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.
Belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,09 triliunmeningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Dengan struktur tersebutterdapat surplus anggaran sekitar Rp192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerahtermasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
Gubernur menegaskansalah satu capaian penting yang harus dijaga adalah membaiknya kondisi fiskal daerah setelah seluruh kewajiban utang pemerintah daerah yang menjadi beban telah diselesaikan.
“Alhamdulillahpada tahun 2025 untuk terakhir kalinya Provinsi NTB menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi beban pemerintah daerah. Tahun 2026 menjadi tahun pertama kita memasuki tahun anggaran tanpa membawa utang,” ungkapnya.
Menurut Miq Iqbalkondisi tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun APBD yang lebih sehat pada tahun-tahun berikutnya.
“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan. Kita ingin memastikan setiap tahun anggaran berikutnya tetap memiliki ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan pembangunan,” tegasnya.
Ia mengapresiasi DPRD NTB yang dinilai memberikan dukungan konstruktif dalam proses penyusunan anggaran. Menurutnyatantangan fiskal tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintahmelainkan membutuhkan kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif.
“Beban ini akan terasa ringan kalau kita pikul bersama-sama. Alhamdulillahsaya merasakan DPRD Provinsi NTB selalu memberikan dukungan yang sangat konstruktif,” katanya.
Ketua DPRD Provinsi NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama yang mengedepankan musyawarah dan menjadi landasan bagi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.
“Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk kesepakatan bersama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Penandatanganan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal bagi penyusunan APBD 2027. Bagi Pemprov NTBtantangan berikutnya bukan sekadar memastikan anggaran selesai tepat waktutetapi memastikan APBD benar-benar bekerja: menjaga kesehatan fiskalmembiayai prioritas pembangunanmemperkuat fondasi ekonomidan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (F*)
Ket. Foto:
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur dan Sekda bersama Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda didampingi tiga pimpinan DPRD lainnya menunjukkan dokumen
KUA PPAS APBD NTB 2027 usai ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD NTB. (Ist)
