Mataram – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTBSelasa (22/4/2026). Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi NTB ke depan.
Rapat paripurna diawali dengan penyampaian rekomendasi serta penyerahan keputusan DPRD NTB terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif.
Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbaldalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.
“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik dan rekomendasi dari DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.
Gubernur mengakui bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan tidak ringanterutama terkait meningkatnya kebutuhan lapangan kerjadinamika globalserta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
“Tuntutan lapangan kerja semakin besarsituasi global terus berubahsementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itukita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.
Dalam kesempatan tersebutGubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II baru hasil seleksi terbuka (pansel) kepada forum DPRDantara lain Kepala Dinas KebudayaanKepala Dinas Lingkungan Hidup dan KehutananKepala Dinas Pemuda dan OlahragaDirektur RSUD Provinsi NTBserta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB.
Pengenalan ini diharapkan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD guna mendorong pembangunan daerah yang lebih akuntabelresponsifdan berkelanjutan. (F*)
Ket. Foto:
Ketua DPRD NTBBaiq Isvie Rupaeda didampingi tiga pimpinan lainnya menyerahkan Rekomendasi DPRD NTB terhadap LKPJ 2025 kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam Rapat Paripurna DPRD NTB Rabu(22/4/26). (Ist)
