Mataram – Provinsi NTB kini tidak hanya dikenal karena pariwisata dan keindahan sirkuit Mandalika tetapi juga sebagai “laboratorium” sukses ekonomi syariah di Indonesia. Penerapan ekonomi syariah NTB seperti sektor perbankan syariah, industri halal dalam hal ini makanan, fashion dan pariwisata, telah menjadikan NTB sebagai magnet baru bagi penguatan ekonomi syariah secara nasional.
“Lombok ini bukan hanya destinasi wisata, tapi juga tempat belajar. Industri BPRS di sini menunjukkan kinerja yang sehat dan bisa menjadi referensi nasional,” ujar Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi), Alfi Wijaya, dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Summit 2026 di Lombok Raya, Senin 20 April 2026.
Ia mengungkapkan bahwa di tengah lesunya industri BPR Syariah (BPRS) secara nasional, performa industri perbankan syariah di NTB justru tampil memukau dan sehat. Alfi mengungkapkan bahwa NTB telah menjadi kiblat baru bagi para pelaku industri untuk belajar.
Menurutnya, kondisi industri BPRS di tingkat pusat sedang “tidak baik-baik saja” akibat tekanan profitabilitas dan kenaikan pembiayaan bermasalah. Namun, NTB justru menunjukkan anomali positif yang luar biasa. Data berbicara:
Pangsa Pasar Fantastis: BPRS di NTB menguasai hampir 50 persen pangsa pasar, jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran 10 persen. Kualitas kredit kerjaga diperkuat dengan Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di NTB sangat rendah, yakni di angka 1 persen.
“Keberhasilan ini, tidak lepas dari tata kelola yang mumpuni, manajemen risiko yang kuat, serta kedekatan bisnis dengan masyarakat lokal yang sangat religius,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa sistem ekonomi syariah adalah jawaban atas ketidakpastian global saat ini. Volatilitas harga energi dan konflik geopolitik dinilai sangat menekan dunia usaha.
“Bagi pengusaha, bunga naik tidak masalah, harga naik tidak masalah, asal stabil. Yang paling mereka butuhkan adalah kepastian,” tegas Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal sekaligus membuka secara resmi Rakernas tersebut.
Miq Iqbal menilai keunggulan sistem syariah terletak pada akad yang jelas dan mekanisme bagi hasil yang mampu meredam praktik spekulatif dan menjaga stabilitas keuangan, terutama bagi sektor mikro dan ultra mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi sejak krisis 1998.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov NTB kini tengah mengambil langkah agresif untuk memperkuat posisi NTB sebagai pusat ekonomi syariah, di antaranya mendorong seluruh BPR milik daerah bertransformasi menjadi BPRS.
Kemudian Miq Iqbal juga mendorong pembenahan Bank NTB Syariah sebagai bagian dari penguatan sektor perbankan daerah. Melakukan penguatan menyeluruh sebagai lokomotif perbankan daerah serta mengonsolidasikan seluruh lembaga keuangan daerah agar lebih terarah dalam membiayai sektor ultra mikro.
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Himbarsi) yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakernas dan BPRS Summit 2026.
Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus momentum strategis memperkuat posisi NTB sebagai daerah pendukung ekonomi syariah nasional.
Kepercayaan Himbarsi menjadikan NTB sebagai tuan rumah menjadi momentum krusial untuk terus menginspirasi ketahanan ekonomi nasional melalui jalur syariah.
Rakernas yang mengusung tema “Dari Lombok untuk Indonesia: Membangun Sinergi, Mendorong Inovasi, Memperkuat Ketahanan Industri BPR Syariah” turut dihadiri sebanyak 140 lebih BPRS seluruh Indonesia, OJK, Bank Indonesia serta sejumlah pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. (F*)
Ket. Foto:
Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah Summit 2026. (Ist)
