Mataram – Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi profesi guru di NTB dalam rangka mendukung situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) yang kondusif di daerah.
Dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan, guru memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan guru dan tata kelola pendidikan dinilai harus memperhatikan aspek kesejahteraan, kepastian hukum, kepastian karier, serta stabilitas sistem pembelajaran.
Berdasarkan dinamika kebijakan pendidikan terkini dan berbagai aspirasi anggota organisasi profesi guru, IGI Provinsi NTB menegaskan kesiapan untuk mengawal aspirasi tersebut secara konstruktif dan bertanggung jawab.
Ketua IGI NTB, Nengah Istiqomah, M.Pd., menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga iklim pendidikan yang sehat sekaligus mendukung stabilitas daerah.
“Sebagai wujud komitmen itu, IGI NTB menyatakan siap mengawal aspirasi profesi guru di NTB dalam mendukung sitkamtibmas yang kondusif, serta siap menjaga tata tertib dalam menyampaikan aspirasi di depan umum dengan mengedepankan sikap saling menghargai, sesuai dengan moto IGI ‘Sharing and Growing Together’,” ujarnya, Rabu, (4/3/26).
Ia menegaskan, IGI berkomitmen dalam setiap kesempatan berbicara untuk selalu mengedepankan etika, menghormati perbedaan pendapat, serta menyampaikan pesan secara sopan, jelas, dan terstruktur. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik tanpa menyinggung atau merendahkan pihak lain.
Menurutnya, IGI tidak hanya berbagi inspirasi, tetapi juga menciptakan ruang yang aman dan positif bagi semua pihak untuk tumbuh bersama melalui dialog yang saling menghargai dan saling belajar.
Di sisi lain, IGI NTB juga berharap pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru non-ASN agar memperoleh standar penghasilan minimum yang layak. Pihaknya menilai, guru non-ASN memiliki kontribusi besar dalam dunia pendidikan dan sudah sepatutnya mendapatkan hak yang adil.
“Kami berharap agar guru non-ASN juga tidak dikesampingkan haknya untuk memperoleh penghasilan yang layak,” tambahnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional organisasi profesi guru dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional, IGI NTB berharap pemerintah dapat mempertimbangkan serta menindaklanjuti berbagai harapan dan aspirasi para guru demi terciptanya pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan di NTB. (F*)
Ket. Foto:
Ketua IGI NTB, Nengah Istiqomah, M.Pd. (Ist)
