Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Program ini ditujukan untuk memberdayakan seluruh desa dan kelurahan di NTB secara bertahap dan terarah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti AP., M.Si., menyampaikan hal tersebut usai menggelar rapat bersama Komisi III DPRD NTB, Senin (23/02/2026).
Baiq Nelly menegaskan, secara keseluruhan terdapat 1.166 desa dan kelurahan di NTB. Namun, untuk tahap awal tahun 2026, pemerintah memprioritaskan penanganan 106 desa yang masuk kategori miskin ekstrem.
“Dari 106 desa tersebut, pada tahun 2026 ini sebanyak 40 desa akan kita intervensi terlebih dahulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemprov NTB telah menyiapkan dua skema utama dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya, yakni Desa Transformatif dan Desa Tematik.
Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, intervensi dilakukan melalui skema Desa Transformatif. Skema ini menyasar langsung kepala keluarga (KK) secara by name by address, sehingga bantuan diberikan secara spesifik dan terdata.
“Intervensinya lebih mendetail dan bersifat perorangan, by name by address. Bentuknya bisa berupa bantuan sosial yang langsung diterima masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, skema Desa Tematik menyasar penguatan potensi desa melalui bantuan keuangan langsung ke desa. Dalam skema ini, setiap desa yang menjadi target program akan menerima alokasi anggaran sebesar Rp300 juta.
Menurut Baiq Nelly, dana tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai potensi unggulan masing-masing desa. Namun, sebelum direalisasikan, pemerintah desa wajib menggelar musyawarah untuk menyusun program prioritas.
“Misalnya potensi desa adalah pariwisata, maka bisa difokuskan pada penyediaan lapak-lapak dagang untuk pelaku UMKM. Silakan desa membuat konsep pemberdayaan masyarakatnya,” katanya.
Terkait tahapan pelaksanaan, ia menyebutkan bahwa target penyelesaian pendataan dan perencanaan diharapkan rampung pada Februari 2026. Selanjutnya, penganggaran akan dimasukkan dalam APBD Perubahan agar dapat segera direalisasikan.
“Untuk desa tematik, Insyaallah Mei 2026 sudah mulai berjalan. Saat ini kita masih menunggu kesiapan dan usulan dari desa,” terangnya.
Baiq Nelly juga mengapresiasi DPRD Provinsi NTB yang terus mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah dalam menyukseskan program prioritas tersebut.
“DPRD mengingatkan kami agar lebih intens berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, karena pelaksanaan program ini menyasar masyarakat desa yang secara administratif berada di wilayah kabupaten/kota,” ujarnya.
Dengan sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB, DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota, Program Desa Berdaya diharapkan benar-benar mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem secara signifikan dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Melalui intervensi yang terarah dan berbasis potensi lokal, Pemprov NTB optimistis desa-desa di NTB dapat tumbuh lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing ke depan. (F3)
Ket. Foto:
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti AP., M.Si., saat diwawancara usai rapat dengan Komisi III DPRD NTB. (/fit)
