Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penuntasan daerah blank Spot dan lemah sinyal sebagai bagian dari agenda besar transformasi digital daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Daerah Blank Spot dan Lemah Sinyal yang digelar di Gedung SangkareangKantor Gubernur NTBSelasa (14/10). Rapat ini melibatkan seluruh Dinas Kominfo kabupaten/kotaBappedaserta Sekretariat Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
“Kita ingin memastikan seluruh wilayah NTB mendapatkan akses internet yang memadai. Tidak boleh ada lagi desa yang tertinggal karena sinyal,” ujar Kepala Dinas Kominfotik NTBH. Yusron HadiS.T.M.UM saat membuka rapat koordinasi tersebut.
Pertemuan ini membahas hasil pemetaan terbaru per Maret 2025 yang menunjukkan masih terdapat 33 titik blankspot dan 124 titik lemah sinyal di seluruh NTB. Daerah dengan jumlah tertinggi berada di Dompu dan Bima (masing-masing 9 lokasi)disusul Lombok Utara (7 lokasi) dan Sumbawa (5 lokasi). Kadis Kominfotik menegaskanpenanganan akan diprioritaskan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi ekonomi besar seperti pariwisataperikanandan pertanian.
“Transformasi digital bukan hanya soal infrastrukturtetapi juga pemerataan manfaat. Daerah dengan potensi pariwisata dan ekonomi harus mendapat dukungan konektivitas lebih dahulu,” tambahnya.
Sementara ituperwakilan Sekretariat Infrastruktur BAKTI Kominfo memaparkan berbagai program yang sedang dan akan dijalankan di NTB. Sejak 2016BAKTI telah membangun lebih dari 100 Base Transceiver Station (BTS) di wilayah NTB. Pada 2025BAKTI menargetkan pembangunan 13 lokasi tambahan serta peningkatan kapasitas jaringan 4G melalui penggantian media transmisi dari radio link ke fiber optikterutama di wilayah Bima dan Dompu.
“Kami terus melakukan validasi dan evaluasi bersama pemerintah daerah untuk memastikan intervensi dilakukan di titik prioritas yang benar-benar membutuhkan,” jelas perwakilan BAKTI.
Dari sisi pemerintah kabupaten/kotasejumlah kepala Dinas Kominfo menyatakan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital. Mereka mengakui masih terdapat titik lemah sinyal di wilayah potensial seperti ParemasToyangdan Lenek Buren di Lombok Timurserta Taman LangitLingsardan Longgongan di Lombok Baratyang merupakan kawasan wisata dan pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat koordinasi dengan provider dan BAKTI untuk mendorong optimalisasi jaringansejalan dengan program digitalisasi desa yang kini tengah digalakkan.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi perhatian Bappeda NTByang menekankan pentingnya overlay data potensi wilayah dengan data blank spot agar intervensi pembangunan infrastruktur digital lebih tepat sasaran.
Rapat ini menjadi langkah awal penyusunan kebijakan payung provinsi terkait percepatan penanganan daerah blank spot. Pemerintah NTB bersama BAKTI dan penyedia layanan telekomunikasi sepakat menyusun rencana tindak lanjut berupa validasi lapangansinkronisasi dataserta pembentukan forum lanjutan guna mempercepat realisasi konektivitas merata di seluruh NTB.
“Forum ini bukan yang terakhir. Setelah inikita akan bergerak ke tahap intervensi konkret agar seluruh masyarakat NTB bisa menikmati konektivitas yang setara,” tutup Kadis Kominfotik NTB. (F3)
Ket. Foto: Kepala Dinas Kominfotik NTBH. Yusron HadiS.T.M.UM. (Ist)
Sumber : Dinas Kominfotik NTB
