Mataram – Hadirnya Sekolah Rakyat di wilayah Nusa Tenggara Barat mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Made Selamet, menyebut
inisiatif tersebut merupakan bentuk nyata pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Namun, ia juga menyoroti tantangan besar yang perlu diantisipasi, terutama soal pengawasan dan keberlanjutan program.
“Tujuan sekolah rakyat ini bagus, supaya masyarakat kecil mendapat hak pendidikannya. Tapi saya masih ragu pada keberlangsungannya, terutama karena pengawasan terhadap anak-anak yang tinggal di asrama itu sangat berat,” ujar Made, Selasa (7/10/2025), di Mataram.
Made mencontohkan pengalamannya sebagai Ketua Yayasan yang mengelola sebuah panti asuhan. Ia mengaku, mengurus 60 anak saja sangat menantang, apalagi dalam sistem pendidikan berasrama seperti yang diterapkan di sekolah rakyat. Menurutnya, pengawasan 24 jam memerlukan tenaga pendidik dan pembimbing yang bukan hanya profesional, tapi juga memiliki jiwa kemanusiaan dan komitmen tinggi.
“Anak-anak ini tinggal bersama. Mereka mulai masuk masa pubertas. Kalau pengawasannya tidak ketat, bisa timbul masalah besar. Ini bukan soal belajar saja, tapi juga pembentukan perilaku, kedisiplinan, dan kontrol sosial,” tegasnya.
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Made mengusulkan alternatif lain. Ia mendorong agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap tinggal di rumah bersama orang tua, tetapi dijamin mendapatkan pendidikan yang benar-benar gratis tanpa pungutan apapun.
“Biarkan mereka tinggal di rumah, bisa bantu ibunya, dan tetap sekolah. Tapi pastikan semua biaya pendidikan mereka nol rupiah. Tidak hanya SPP, tapi juga buku, seragam, alat tulis, bahkan les tambahan kalau perlu. Itu yang harus ditanggung negara,” tandasnya.
Ia menilai pendekatan ini akan memperkuat peran keluarga dalam pengawasan, sekaligus mengurangi risiko sosial yang mungkin muncul di sistem asrama.
Politisi PDIP ini juga menekankan pentingnya validasi data penerima manfaat, agar program sekolah rakyat tepat sasaran. Menurutnya, intervensi harus berbasis data yang akurat dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau datanya tidak valid, yang terjadi justru pemborosan anggaran. Padahal dana untuk pengawasan di sekolah rakyat itu sangat besar,” katanya.
Made menilai pengawasan menjadi kunci agar program ini tidak menyimpang dari tujuan awal Presiden Prabowo untuk pemerataan akses pendidikan nasional. Karenanya, ia mendorong adanya pengawasan terpadu dari semua pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun lembaga swadaya masyarakat.
“Kalau salah kelola, ini bisa jadi bumerang. Maka perlu orang-orang yang punya komitmen, jiwa pembimbing, dan betul-betul niat mengabdi,” ujarnya.
Ia mendorong agar setiap program pendidikan berbasis rakyat tidak hanya digulirkan sebagai formalitas, tetapi benar-benar diikuti dengan perencanaan matang, pendanaan cukup, serta pengawasan melekat.
“Jangan sampai niat baik ini gagal hanya karena masalah pengawasan. Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Kita harus jaga sama-sama,” pungkas Made Slamet. (F3)
Ket. Foto:
Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet. (Ist)
