Rachmat Hidayat: Kader PDIP Harus Korektif, Konstruktif, dan Berpihak pada Rakyat

Mataram — Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Rachmat Hidayat, menegaskan pentingnya peran kader partai untuk bersikap korektif, konstruktif, objektif, dan solutif dalam membangun daerah. Ia menekankan bahwa setiap kader PDIP harus menjadi pejuang sejati yang berpegang teguh pada nilai-nilai ideologis partai dan tidak tergoda oleh kepentingan pribadi atau materi.

“Jangan tukar diri dengan uang, jangan barter dengan materi. Barterlah diri dengan rakyat, dengan kepentingan rakyat,” tegas Rachmat Hidayat kepada wartawan di sela-sela Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan NTB, yang digelar di Mataram, Senin (27/10/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai oposisi, melainkan bagian dari kekuatan politik yang ikut berperan aktif dalam membangun daerah dan negara. Namun demikian, partai tetap memiliki fungsi kontrol terhadap jalannya kebijakan pemerintah.

“Kalau ada yang baik, kita dukung. Tapi kalau ada yang salah, kita koreksi. Itulah fungsi korektif dan konstruktif partai,” ujarnya.

Menyinggung soal pengawalan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Rachmat menegaskan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menolak keras segala bentuk penyimpangan dan praktik tidak transparan.

“Pokir itu ada aturannya. Berapa yang harus didapat, siapa yang mengerjakan, semuanya harus jelas dan transparan. Tidak boleh ada yang sembunyi-sembunyi,” tegasnya.

Anggota DPR RI tersebut juga menyampaikan sikap tegas partai terhadap kader yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan dana dan proyek.

“Kalau ada kader yang terlibat, saya pecat. Begitu dia tersangka, langsung saya pecat. Tidak ada cerita, tidak ada tebang pilih,” ujarnya menegaskan.

Terkait langkah manta anggota DPRD NTB Najamudin yang melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Pokir ke aparat penegak hukum, Rachmat memberikan dukungan penuh. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap rakyat.

“Kita mendukung sikap korektif dan konstruktif yang dilakukan Saudara Najamudin. Itu bukti keberpihakan kepada rakyat,” kata Rachmat.

Rachmat juga mengingatkan seluruh kader PDIP NTB untuk terus menjaga integritas, menjunjung tinggi disiplin partai, serta mematuhi seluruh aturan organisasi.

 “Siapa pun yang tidak taat aturan partai, tidak ada ampun. Saya sudah sejak zaman Orde Baru di politik, dan prinsip itu tidak akan berubah,” tegasnya. (F3)

Ket. Foto:

Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Rachmat Hidayat saat memberikan sambutan pada kegiatan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercap) PDI Perjuangan NTB di Mataram. (Ist)

Discover

Sponsor

spot_imgspot_img

Latest

PLN Pastikan Listrik Andal pada Peringatan Harlah Nahdlatul Wathan ke-73 di Lombok Timur

Lombok Timur — PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) memastikan keandalan pasokan listrik selama peringatan Hari Lahir ke-73 Nahdlatul...

Dua Calon Haji NTB Meninggal Dunia Sebelum Berangkat, Nomor Kursi Bisa Dialihkan ke Ahli Waris

Mataram - Dua calon jamaah haji (JCH) asal Provinsi NTB dipastikan tidak dapat menunaikan ibadah haji karena meninggal dunia sebelum jadwal keberangkatan.Kedua jamaah yang...

PLN Buka Lowongan Kerja bagi Lulusan D3 sampai S2 di Seluruh Indonesia

Jakarta - PT PLN (Persero) kembali membuka kesempatan berkarir bagi putra-putri terbaik bangsa melalui Rekrutmen Umum PLN Group 2025 yang dimulai pada 1 Oktober...

Ketua Bapemperda DPRD NTB Dorong Profesionalisme dan Integritas Pers

Mataram - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD NTB, Ali Usman Ahim, menjadi narasumber dalam Talk Show Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang...

Dinas Kominfotik NTB Gencarkan Sosialisasi Fornas VIII, Libatkan Pelayanan Publik dan UMKM

Mataram - Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB terus mengintensifkan sosialisasi pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (Fornas) VIII Tahun 2025 yang akan...