Mataram — Pemerintah Provinsi NTB kembali menggelar Bincang Kamisan edisi ke-10 dengan tema: “Koperasi Merah PutihSudah Siapkah NTB?” Diskusi yang berlangsung hangat ini menjadi ajang untuk mengulas kesiapan NTB dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui gerakan koperasi berbasis kemandirian masyarakat. Bertempat di Ruang Command Centre UPTD Pusat Layanan DigitalKamis17/7/25.
Ahmad Mashyuri narasumber pertama menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) secara konsep tidak jauh berbeda dari koperasi lainnamun memiliki karakteristik unik karena sepenuhnya didirikandimilikidan dijalankan oleh anggota masyarakat desa. Tidak ada dominasi saham individusemua anggota setaradan pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis.
“Koperasi merah putih merupakan Kedaulatan ekonomi Indonesiadari anggota untuk anggota dan oleh anggota,” tegasnya.
Sebagai bukti kesiapanMashyuri menyebutkan bahwa hingga Juli 2025telah terbentuk 1.166 koperasi Merah Putih yang telah berbadan hukum di seluruh desa di NTB. Beberapa di antaranyaseperti Desa KekeriDesa Bilelandodan Desa Kembang Kuningakan menjadi pilot project koperasi percontohan yang siap di-launching dalam waktu dekat.
Menanggapi pertanyaan seputar regulasi dan dukungan pemerintahAhmad Mashyuri juga menegaskan bahwa KMP tidak dibiayai oleh APBDmelainkan murni dari swadaya anggota. Pemerintah hanya memberikan fasilitasi pembuatan badan hukum dan pembinaan teknis.
“Koperasi ini bukan milik pemerintah. Skema bagi hasil disepakati sendiri oleh anggota melalui musyawarah. Pemerintah hanya jadi pendamping dan pembina,” ujarnya.
Untuk menjamin integritas dan keberlanjutanKMP diawasi oleh satgas pengawasan dari 13 instansi terkaittermasuk Dinas KoperasiPMPDKominfoKesehatanPertanianhingga BPKP.
Kepala Dinas PMPD DukcapilIr. Lalu HamdiM.Si selaku narasumber juga menyampaikan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih sangat sejalan dengan visi program Desa Berdaya. Saat ini38% desa di NTB sudah berstatus mandiri40% berstatus majudan 20% berkembang.
“Kami ingin meletakkan koperasi sebagai pondasi utama pemberdayaan desa. Dengan pendekatan ketahanan pangan dan wisata majudesa bisa bangkit dan mandiri,” ujarnya.
Menurutnyakoperasi bukan hanya wadah simpan pinjamtetapi menjadi penggerak utama pengelolaan potensi desa secara produktif. Klaster prioritas bahkan sudah ditetapkan dengan intervensi total terhadap 106 desa miskinmenjadikan koperasi sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan berbasis komunitas.
Ketua KMP Desa KekeriIbrahimmemaparkan bahwa koperasi di desanya berawal dari semangat gotong royong warga. Dengan modal awal Rp9 jutakoperasi merintis 7 unit usahadi antaranya: simpan pinjamtoko sembakoapotekklinikpergudanganpangkalan gasdan sarana logistik.
“Kami tidak menunggu bantuan. Setiap anggota iuran pokok Rp1 juta dan iuran wajib Rp10.000. Hasilnya? Petani sekarang bisa beli pupuk dari koperasimasyarakat dapat sembako dan mebel lebih murah,” tuturnya.
Koperasi Desa Kekeri juga aktif mendukung usaha anggotanyatermasuk promosi dan penjualan mebel yang diproduksi oleh warga desa.
Melalui Bincang Kamisan edisi ke-10 iniPemprov NTB menunjukkan komitmennya menjadikan koperasi sebagai pilar utama ekonomi desa. Koperasi Merah Putih bukan hanya programtapi gerakan sosial-ekonomi dari akar rumput yang membangun ketahanan dan kemandirian dari desa. (F/ikp)
Ket. Foto:
Foto bersama dalam kegiatan bincang kamisan edisi 10 Diskominfotik NTB. (Ist)
