Lombok Barat – Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB 2 (Pulau Lombok), Abdul Hadi, mendesak pemerintah melalui kementerian terkait dan panitia penyelenggara haji untuk segera menangani keterlambatan keberangkatan jamaah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang disebabkan belum terbitnya visa dari pihak Arab Saudi.
Politisi PKS ini menilai keterlambatan tersebut seharusnya bisa diantisipasi lebih awal apabila pemerintah aktif melakukan evaluasi progres penerbitan visa dan menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi.
“Permasalahan ini sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah harus aktif mengevaluasi proses penerbitan visa dan memastikan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi berjalan baik sejak awal,” tegas Abdul Hadi saat ditemui di Lombok Barat, Senin (5/5/2025).
Hasil koordinasi antara Komisi VIII DPR RI dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama menyebutkan bahwa seluruh data calon jamaah haji telah dimasukkan ke sistem sejak jauh hari. Namun, hambatan teknis di pihak Saudi menyebabkan visa belum terbit secara optimal. Meski demikian, Kemenag memastikan seluruh calon jamaah tetap akan diberangkatkan pada kloter berikutnya, kecuali sebagian kecil yang terkendala masalah keimigrasian masa lalu.
Tak hanya soal visa, Abdul Hadi juga menyoroti kesiapan sektor transportasi. Ia mengingatkan Kementerian Perhubungan selaku mitra kerja Komisi V untuk menjamin ketersediaan pesawat dan kelancaran layanan di bandara agar tidak terjadi keterlambatan seperti musim haji 2024.
“Jangan sampai kejadian seperti tahun 2024 terulang, di mana keterlambatan penerbangan terjadi hingga puluhan kali,” ujarnya.
Sebagai catatan, pada fase pertama pemberangkatan haji tahun 2024 (12–30 Mei), tercatat 48 kali keterlambatan penerbangan, yakni 42 oleh Garuda Indonesia dan 6 oleh Saudia Airlines. Tingkat ketepatan waktu (On Time Performance/OTP) secara keseluruhan hanya mencapai 86,99%, dengan Garuda Indonesia mencatat OTP 78,68% dan Saudia Airlines 96,51%. Masalah teknis dan keterlambatan pengajuan slot penerbangan menjadi penyebab utama.
Abdul Hadi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran perjalanan ibadah para calon jamaah haji.
“Ini adalah amanah besar. Kita semua harus berkoordinasi secara intensif agar pelayanan kepada para jamaah haji berjalan lancar dan layak, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap mereka yang telah menunaikan ibadah besar ini,” pungkasnya.
