Mataram – Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Nusa Tenggara Barat (NTB) bekerja sama dengan Construction Sector Transparency (CoST) menggelar workshop bersama media, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan akademisi dengan tema “Pemanfaatan Data Infrastruktur Publik melalui Platform INTRASNTB”, Selasa, (26/5) di Lombok Raya Hotel Mataram. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan NTB, Baiq Musfiatin, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia NTB, Ahmad Iklilludin.
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan NTB sekaligus Ketua Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) NTB, Drs. Ervan Anwar.
Dalam sambutannya, Ervan Anwar menegaskan pentingnya keterbukaan data pembangunan infrastruktur kepada publik. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut mampu menyajikan data secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bagaimana kita menyajikan data secara transparan. Tentunya ada beberapa hal yang dibatasi, namun informasi terkait pembangunan infrastruktur harus disajikan secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbukaan data tersebut akan membantu masyarakat, media, maupun akademisi dalam menghubungkan data untuk pengembangan perencanaan infrastruktur di masa mendatang.
Selain itu, Ervan menyebut pemerintah daerah harus bersiap memenuhi kebijakan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 40 persen pada tahun depan.
“InsyaAllah tahun depan, mau tidak mau daerah harus memenuhi 40 persen anggaran untuk infrastruktur. Karena itu, semua prosesnya harus transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Sementara Kabid Lalu Lintas, Baiq Musfiatin, mengatakan melalui platform Intrans NTB merupakan sistem transparansi data infrastruktur di Nusa Tenggara Barat yang bertujuan mempermudah akses publik terhadap data infrastruktur. Ia menjelaskan platform ini mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, serta menyediakan data. “Data bisa di cari di website kami INTRAs NTB,” ungkapnya.
Website INTRAs, lanjutnya, memenuhi 40 jenis data transparansi sesuai keputusan internasional. “Bisa diakses selama ada jaringan internet,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PWI NTB, Ikliludin mengatakan data infrastruktur sangat penting bagi jurnalis agar di oleh untuk kepentingan masyarakat. ”Tentu selama ini kita tantangan mengolah data – data infrastruktur sehingga menjadi menarik. Ini penting menyangkut transparansi, akuntabilitas publik karena anggaran dari APBD,” katanya.
Menurutnya anggaran untuk infrastruktur di butuhkan transparansi agar ada kontrol media untuk daerah. ”Supaya kami bisa melakukan verifikasi data untuk pemberitaan,” jelas Iklil.
Melalui workshop ini, FLLAJ NTB bersama Dinas Perhubungan NTB juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur melalui platform INTRASNTB yang dapat diakses publik secara luas.
Platform tersebut diharapkan menjadi sarana transparansi data dan pengawasan publik agar pembangunan infrastruktur di NTB berjalan lebih baik, efektif, dan tepat sasaran. (F*)
Ket. Foto:
Kadis Perhubungan NTB, Drs. Ervan Anwar, MM., membuka Kegiatan Work shop pemanfaatan Data Infrastruktur Publik melalui Platform INTRASNTB. (HarianNusa/fit)
