Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengakselerasi reformasi menyeluruh di sektor pendidikan. Langkah ini tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sekolah menengah kejuruan (SMK) secara meratatetapi juga mencakup sinkronisasi data anak putus sekolahpenguatan pendidikan inklusifhingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Gubernur NTLalu Muhamad Iqbalsaat memimpin Rapat Terbatas Bidang Pendidikandi ruang kerjanyaSenin (18/5)menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan sektoral. Seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan NTB selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.
Menurut Juru Bicara Pemprov NTBDr. H. Ahsanul Khalikyang akrab disapa AkaGubernur telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait guna memperluas akses NTB terhadap program strategis pemerintah pusat.
“Ada pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka.
Salah satu terobosan yang siap dijalankan adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Program ini dirancang untuk menempatkan kepala sekolah berprestasi di SMK yang masih tertinggalterutama di wilayah pinggiran.
Kepala sekolah yang dinilai berhasil membangun prestasimemperkuat kemitraan industriserta menghasilkan lulusan yang terserap dunia kerja atau mampu membuka usaha mandiri akan diberikan kesempatan memimpin sekolah lain yang belum berkembang. Mereka juga dapat membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif atau tunjangan penghasilan khusus.
“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Aka.
Program tersebut akan diuji coba terlebih dahulu di sejumlah SMK sebelum diterapkan lebih luas. Dikpora NTB juga diminta segera menyusun petunjuk teknis dan regulasi pendukung yang nantinya diperkuat melalui Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.
Selain reformasi tata kelola sekolahPemprov NTB juga mulai menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi lulusan SMKpenguatan Global Classesprogram magang Jepanghingga pengembangan SMA double track.
Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan generasi muda NTB agar mampu mengisi peluang kerja nasional maupun globaltermasuk di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti Jepang.
Pemerintah Provinsi NTB juga menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihansertifikasi kompetensipenguatan bahasa asingdan magang industri secara bertahap mulai 2026–2027.
Gubernur juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dil masing-masing daerah.
“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing sehingga ada SMK yang memiliki kekhususan sesuai karakter daerahnya,” tegasnya.
Selain masalah kualitas pendidikanrapat tersebut juga mengungkap persoalan serius terkait tingginya angka anak putus sekolah di NTB yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
Pemprov NTB menemukan adanya persoalan sinkronisasi data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kementerian Agama. Akibatnyabanyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik dan dianggap sebagai anak putus sekolah.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistiktetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.
Untuk memperbaiki kondisi tersebutPemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor dari pejabat fungsional guna melakukan sinkronisasi data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.
Program pendidikan alternatif melalui PKBMSMA/SMK Terbukakelas jarak jauhhingga program PEPSI juga akan diperkuat agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan.
Dalam rapat ituDinas Sosial dan P3A turut diminta memperkuat pendataan anak disabilitaspekerja anakdan kelompok rentan lainnya agar seluruh warga mendapatkan akses pendidikan yang setara.
Pemprov NTB juga membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat. Peran kader posyandu nantinya akan diperluas untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah hingga pekerja anak di tingkat desa dan kelurahan.
“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiritetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerjakondisi sosial masyarakatdan masa depan anak-anak NTB,” pungkas Aka.
Rapat Terbatas Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbalbersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putrijuga urut dihadiri Sekda NTBKepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTBKepala BappedaKepala Dinas Sosial dan P3AKepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKepala Dinas PUPR dan PKPserta Juru Bicara Pemprov NTB. (Ist)
