Mataram – Anggota DPRD NTB Periode 2014-2024TGH Najamudin Mustafa menilai Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah memainkan politik belah bambu dan adu domba. Strategis politik Gubernur hanya akan menimbulkan perpecahanmemakan korbandan meninggalkan luka.
“Politik belah bambu itu tidak pernah elok. Itu adu domba. Ketika Gubernur NTB melakukan ituia dengan sadar meninggalkan jejak ketidakadilan,” kata TGH Najamudin di MataramJumat (22/8/2025).
Ulama kharismatik dari Lombok Timur ini mengungkapkanpolitik belah bambu itu jelas terlihat dari cara Gubernur Iqbal diam-diam mengumpulkan para Ketua Fraksi-Fraksi di DPRD NTB untuk menggelar pertemuan di salah satu hotel di Mataram. Pertemuan itu disebut-sebut digelar pada 19 Agustus 2025. Dan beredar kabar kalau pertemuan itu membahas kasus dana siluman yang kini tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi NTB.
TGH Najamudin menegaskanGubernur harusnya tahudalam sistem politik Indonesiaketua fraksi di DPRD merupakan kepanjangan tangan partai politik. Mereka menjalankan fungsi representasi sesuai garis kebijakan partai. Karena ituketika seorang Gubernur berinisiatif mengajak pertemuan dengan ketua fraksisemestinya Gubernur menunjukkan penghormatan kelembagaan dengan terlebih dahulu berkomunikasi atau memberi tahu ketua partai.
Nyatanyakata TGH NajamudinGubernur Iqbal mengabaikan hal tersebut. Ketua fraksi dikumpulkan diam-diam. Tidak berkomunikasi dengan pimpinan partai politik. Sehingga sulit untuk tidak menilai langkah Gubernur Iqbal tersebut sebagai bentuk melewati otoritas partai. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman politik.
Ditegaskan TGH Najamudinhubungan antara kepala daerah dan partai politik bukan sekadar relasi personal. Melainkan hubungan formal yang diatur oleh struktur bernegara. Sehinggamenjaga etika komunikasi dengan ketua partai menjadi sangat pentingagar tidak menimbulkan kesan adanya bypass kepentingan atau upaya meretakkan internal partai.
“Seorang gubernur yang paham tata krama politik akan menempatkan diri secara proporsional. Membangun dialog dengan fraksi melalui jalur partai. Bukan malah main pintu belakang,” tandas TGH Najamudin.
Tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskanGubernur Iqbal kini harus tahu. Langkah yang telah dilakukannya itu kini telah memakan korban. TGH Najamudin misalnya menyebutsejumlah partai politik bereaksi keras dan meminta pertanggungjawaban langsung anggotanya yang terlibat dalam pertemuan diam-diam tersebut. BahkanPDI Perjuangan telah mencopot langsung Ketua Fraksinya yakni Raden Nuna Abriadiimbas pertemuan yang belakangan bocor ke publik tersebut.
“Gubernur ini sengaja. Dia Mau menciptakan politik pecah belah,” tandas TGH Najamudin.
Dia mengingatkanharusnya Gubernur Iqbal belajar dari para pendahulunya. Sebabkepala daerah itu hakikatnya memang harus mengayomi. Bukan mengangkat satu pihaklalu di lain sisi menginjak-injak pihak yang lain. Gubernur itu memimpin semua golongan.
TGH Najamudin yakintidak ada pimpinan partai politik di NTB yang menuntut dikunjungi Gubernur ke kediamannya. Tapijustru Gubernur lah yang semestinya pandai memposisikan diri dan menghargai jalur komunikasi politik yang benar.
“Kepala daerah yang beretika tentu pahambahwa sowan itu bagian dari tata krama politik,” tandas TGH Najamudin.
Dia lalu memberi contohbagaimana Gubernur NTB sebelumnyaTGB HM Zainul Majdiataupun H Zulkieflimansyahsowan bertemu dengan para pimpinan partai politik. Yang publik banyak tahu misalnya dengan datang secara langsung ke kediaman politisi kharismatik Bumi Gora H. Rachmat Hidayat yang juga ketua DPD PDI Perjuangan NTB.
“Sowan Gubernur ke ketua partaimeski sebatas silaturahmitidak akan mengurangi wibawa. Dalam silaturahmi itu tersimpan berkah. Gubernur yang datang sowan ke ketua partai tidak sedang merendah. Sebaliknya sedang meninggikan martabat. Buahnya pasti kebaikan,” tandas TGH Najamudin.
Karena itutatkala Gubernur NTB masih terus mempraktikkan politik belah bambumaka TGH Najamudin menegaskanGubernur Iqbal tidak akan pernah menjadi leader. Tapisebaliknyahanya sebatas menjadi dealer. Jika itu terjadimaka sudah pasti politik NTB akan kacau balau. SebabGubernur bukannya mengayomitapi malah membenturkan satu pihak dengan pihak lain.
“Pemimpin itu kan panutan. Gubernur yang memainkan politik belah bambu tidak akan pernah layak menjadi panutan. Leader itu mengayomi. Dealer itu tukar tambah. Tambal sulam. Sesuai kepentingan sendiri,” tandasnya.
TGH Najamudin menilaimungkin baru pertama terjadi di Indonesiaseorang Gubernur yang baru menjabat belum lamatapi malah sudah membuat gaduh. Muncul kasus dana siluman di DPRD NTByang akarnya dari Peraturan Gubernur. Muncul kebijakan yang melahirkan resistensi.
“Saya tidak bisa bayangkanakan seperti apa anggaran NTB yang disusun oleh Gubernur Iqbal sendiri. Ini sajaanggaran yang disusun di masa pemerintahan Gubernur NTB sebelumnyasudah dihancurkan sedemikan rupa,” tutup TGH Najamudin skeptis. (*)
Ket. Foto:
TGB HM Zainul Majdi dan H. Zulkieflimansyahsaat bersilaturahmi dengan Ketua PDIP NTB H. Rachmat Hidayat beberapa waktu lalu. (Ist)
