Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara resmi menyampaikan Draf rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 pada sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Lobar, Rabu 2 Juli 2025. Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Lombok Barat H.Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Wakil Bupati Hj. Nurul Adha (UNA), Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi, Para Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Lobar, Forkopimda, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya.
Dalam penjelasannya dihadapan sidang paripurna, Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.
Bupati LAZ mengatakan Pemerintah Daerah terus berupaya melaksanakan berbagai langkah dan terobosan untuk memajukan daerah. Hal ini untuk dapat menjawab harapan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ia berharap agar semua pihak dapat berkolaborasi dalam memajukan Lobar.
“Semoga kita tetap bersemangat dalam memperjuangkan kemajuan, kemandirian dan berkeadilan bagi kabupaten Lombok Barat melalui perencanaan dan penganggaran yang tepat, efektif dan efesien yang di awali dengan indikator kerja utama daerah yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Bupati LAZ mengatakan, penyusunan rencana perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan mendagri No. 7 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Ia mengatakan dalam rangka sinkronisasi dan menjaga kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran rancangan perubahan KUA PPAS tahun 2025. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati No.2 tahun 2025 tentang kebijakan yang diarahkan guna mendukung program nasional, diantaranya ; Penguatan SDM, pendidikan dan kesehatan, Peningkatan Infrastruktur daerah, Peningkatan ekonomi daerah, serta Dukungan swasembada pangan.
“Keberhasilan pembangunan Lombok Barat ke depan sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara Eksekutif dan legislatif, dan dukungan semua pihak sangat penting untuk memastikan dokumen perencanaan ini menjadi instrumen yang realistis, aspiratif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.
Lebih lanjut Bupati yang juga Ketua DPW PAN NTB ini juga mengatakan bahwa semangat kolaborasi antar semua pihak dibutuhkan dalam mewujudkan Lombok Barat yang maju, mandiri dan berkeadilan. Rapat Paripurna DPRD ini berjalan khidmat dan lancar. (F2)
Ket. Foto:
Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Lobar pada kegiatan Rapat Paripurna DPRD Lombok Barat. (Ist)
