Mataram – Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda memberikan dukungan penuh terhadap rencana mutasi yang akan dilakukan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal. Menurutnya, mutasi adalah kewenangan gubernur, dan sebagai pemimpin baru, wajar jika gubernur ingin melakukan penataan kembali dengan mempertimbangkan rekam jejak serta profesionalisme pejabat yang ada.
"Mutasi adalah hak dan kewenangan gubernur. Saya kira, siapapun pemimpin yang baru pasti akan melakukan mutasi dengan melihat rekam jejak pejabat yang lama dan profesionalisme mereka. Gubernur tentu sudah memiliki tekad yang jelas, yaitu menggunakan sistem meritokrasi, yang ia sampaikan selama kampanye," ungkap Baiq Isvie, Selasa (8/4/25) di Mataram.
Lebih lanjut, Baiq Isvie mengatakan, bahwa gubernur NTB dalam setiap kampanyenya sudah menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem meritokrasi dalam pemerintahan, yang berarti memilih pejabat berdasarkan kemampuan dan kinerja mereka, bukan karena faktor pribadi atau kedekatan tertentu.
"Saya sangat mendukung prinsip meritokrasi ini, yaitu memilih orang berdasarkan profesionalisme dan kemampuan, bukan karena suka atau tidak suka," tegasnya.
Dengan dasar meritokrasi, ia berharap mutasi yang dilakukan akan menghasilkan pejabat-pejabat yang kompeten yang mampu bekerja dengan baik, memberikan pelayanan publik yang optimal, dan mendorong kemajuan daerah.
Sebelumnya, Gubernur NTB, H. M. Iqbal berencana akan melakukan mutasi dalam waktu dekat mengingat masih adanya kekosongan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. (F3)
Ket. Foto:
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda. (Ist)
