Mataram – Di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi daerahPemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menorehkan dua capaian penting pada tahun pertama pemerintahan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri. Selain berhasil menuntaskan seluruh kewajiban utang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Pemprov NTB juga optimistis mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melampaui target nasional sebesar 85 persen.
Optimisme tersebut disampaikan Gubernur yang akrab di sapa Miq Iqbal iniusai Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTBJumat (5/6/2026).
Bagi Miq Iqbalhasil pemeriksaan tahun ini memiliki arti strategis karena menjadi audit pertama yang sepenuhnya merekam kinerja pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri sepanjang tahun 2025.
“Ini adalah pemeriksaan pertama terhadap hasil kerja yang sepenuhnya kami laksanakan selama tahun 2025. Karena ituhasil pemeriksaan ini menjadi cerminan dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang kami bangun selama satu tahun terakhir,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan ditindaklanjuti secara serius dan terukur sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Insya Allah akan kami tindak lanjuti. Kami optimistis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini bisa berada di atas 85 persen,” tegasnya.
Komitmen tersebut ditopang oleh berbagai langkah pembenahan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTBtermasuk penyelesaian kewajiban keuangan yang selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian.
Gubernur Miq Iqbal mengungkapkan bahwa seluruh utang pemerintah daerahbaik utang langsung Pemprov maupun utang pada BLUDkhususnya di RSUP Provinsi NTBtelah berhasil diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.
“Kita sudah menyelesaikan utangbaik utang langsung Pemprov maupun utang di BLUD. Khususnya di RSUPalhamdulillah sesuai targetakhir bulan lalu sudah selesai 100 persen,” ungkapnya.
Menurut Miq Iqbalpenyelesaian kewajiban tersebut bukan sekedar capaian administratifmelainkan bagian dari upaya membangun fondasi keuangan daerah yang lebih sehatdisiplindan berkelanjutan.
Selain ituPemerintah Provinsi NTB juga terus memperkuat sistem pengawasan internal melalui peningkatan alokasi anggaran pengawasan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mendorong tata kelola yang semakin efektif dan akuntabel.
Bagi Gubernur Miq Iqbalhasil pemeriksaan BPK bukan sekedar ukuran kepatuhan administrasimelainkan kompas untuk memastikan reformasi tata kelola berjalan di jalur yang benar. Karena itusetiap rekomendasi akan ditindaklanjutisetiap kelemahan akan dibenahidan setiap rupiah anggaran harus kembali menjadi manfaat nyata bagi masyarakat NTB. (*)
Ket. Foto:
Gubernur NTBLalu Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur indah Dhamayanti Putri dan Kepala BPK RI dalam kegiatan Rapat Paripurna DPRD NTB. (Ist)
