Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Januari hingga Februari 2026. Tingginya intensitas hujan menyebabkan kerusakan akses jalan, terutama di Pulau Sumbawa meliputi Bima, Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.
Merespons kondisi tersebut, Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera menyiapkan langkah penanganan darurat agar konektivitas antarwilayah tidak terputus dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., mengatakan perbaikan jalan terdampak banjir dilakukan menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Karena ini terkait bencana banjir, maka penanganan cepatnya menggunakan skema BTT. Tujuannya adalah penanganan darurat agar infrastruktur segera berfungsi kembali,” ujarnya, Rabu (1/4) kemarin.
Ilham menjelaskan, penggunaan BTT difokuskan pada pemulihan fungsi jalan dalam waktu cepat. Namun, perbaikan melalui skema ini bersifat sementara.
“Penanganan lewat BTT sifatnya darurat, bukan permanen. Untuk perbaikan permanen harus melalui proses pengadaan reguler yang memerlukan waktu dan tahapan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat sejumlah ruas jalan di wilayah terdampak memiliki peran vital sebagai jalur distribusi barang, akses layanan publik, hingga mobilitas warga.
Di sisi lain, kondisi fiskal daerah turut memengaruhi daya jangkau pembangunan infrastruktur. Penurunan nilai Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat sejumlah rencana perbaikan jalan harus dievaluasi ulang.
“Kondisi anggaran kita saat ini memang tidak ideal karena adanya pengurangan dana transfer dari pusat. Ini berimplikasi langsung pada berapa kilometer jalan yang bisa kita tangani tahun ini,” ungkapnya.
Akibat keterbatasan anggaran tersebut, PUPR NTB tidak lagi menggunakan pendekatan pemerataan, melainkan menerapkan strategi “skala super prioritas”. Ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah serta berdampak besar terhadap aktivitas ekonomi menjadi prioritas utama penanganan.
Selain perbaikan skala besar melalui BTT, Gubernur NTB juga menginisiasi pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menangani kerusakan ringan seperti lubang-lubang kecil di badan jalan. Menurut Ilham, keberadaan TRC bertujuan mencegah kerusakan ringan berkembang menjadi kerusakan berat yang membutuhkan biaya lebih besar.
“Hajat Pak Gubernur dengan adanya TRC ini adalah mempercepat penanganan kerusakan kecil. Langsung ditambal agar tidak makin parah dan membahayakan pengguna jalan,” katanya.
Sistem kerja TRC mengandalkan laporan masyarakat. Setiap aduan yang masuk akan segera ditindaklanjuti dengan peninjauan dan perbaikan di lokasi.
Untuk mempercepat respons di lapangan, Dinas PUPR NTB mengandalkan dua Balai Pemeliharaan Jalan yang berkedudukan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Masing-masing kepala balai bertanggung jawab mengoordinasikan penanganan di wilayahnya agar respons berjalan cepat dan efektif.
Namun demikian, Ilham menegaskan bahwa efektivitas penanganan tetap bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Ada laporan, ada tim, tapi kalau anggaran tidak ada, tentu gerak kami terbatas,” tegasnya.
Melalui kombinasi skema BTT untuk penanganan pascabencana dan penguatan TRC untuk pemeliharaan rutin, Pemprov NTB berharap Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., infrastruktur dapat berjalan optimal sehingga konektivitas antarwilayah tetap terjaga di tengah tantangan cuaca ekstrem. (F*)
Ket. Foto:
Sekretaris Dinas PUPR NTB, Ilham Ardiansyah, ST., MT., bersama jajarannya. ( Ist)
