Mataram – Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Made Slamet, menyoroti kualitas menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sesuai dengan standar gizi maupun jumlah yang seharusnya diterima siswa.
Sebagai wakil rakyat, Made Slamet mengaku kerap menerima laporan dan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program MBG di sejumlah sekolah. Keluhan tersebut terutama menyangkut menu makanan yang dianggap tidak layak disebut sebagai makanan bergizi.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi V DPRD NTB termasuk dirinya melakukan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi di berbagai wilayah, mulai dari Kota Mataram, Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara hingga Pulau Sumbawa.
“Hasil kroscek di lapangan memang cukup memprihatinkan. Kami menemukan beberapa menu MBG yang jauh dari standar makanan bergizi,” ujar Made Slamet, Jumat, (6/3) saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Ia mencontohkan temuan di Yayasan Dharma Laksana Mataram, di mana menu MBG yang diterima para siswa dinilai tidak layak. Kondisi serupa juga ditemukan di SMK Negeri 1 Batu Layar dan SMAN 1 Tanjung.
Menurutnya, menu yang diberikan kepada siswa bahkan terkesan tidak masuk akal untuk ukuran program makanan bergizi. Ia menyebut beberapa contoh seperti roti murah seharga sekitar seribuan rupiah, buah yang kondisinya tidak layak, susu UHT berukuran kecil, hingga roti tawar yang kualitasnya kurang baik.
“Informasi yang kami terima, menu seperti itu diberikan untuk tiga hari. Ini jelas tidak sesuai. Bagaimana bisa disebut makanan bergizi? Ini justru merugikan anak-anak,” tegas politis PDIP ini.
Made Slamet juga mengaku masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap sejumlah produk yang dibagikan, termasuk memastikan masa kedaluwarsa susu yang diberikan kepada siswa.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk penyimpangan terhadap tujuan awal program MBG yang digagas pemerintah pusat.
“Saya melihat ada penghianatan terhadap program Presiden,” kata Made Slamet.
Keluhan terkait menu MBG ini, lanjutnya, tidak hanya datang dari masyarakat dan orang tua siswa, tetapi juga dari sejumlah guru di sekolah yang menerima program tersebut.
Menurut Made Slamet, jika tidak diawasi dengan ketat, program MBG berpotensi menjadi ladang praktik penyimpangan anggaran.
“Program ini bisa menjadi ladang “korupsi besar-besaran” jika tidak diawasi dengan serius,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, khususnya terkait kualitas menu dan mekanisme pengawasan di daerah.
“Program ini sangat baik tujuannya untuk anak-anak. Namun pelaksanaannya harus benar-benar diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa,” pungkasnya. (F3)
Ket. Foto:
anggota Komisi V DPRD NTB, Ir. Made Slamet. (/fit)
