Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ( Pemprov NTB) terus mematangkan konsep “NTB Connected” sebagai strategi utama pembangunan wilayah. Konsep ini dirancang tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menata struktur kewilayahan agar lebih seimbang, terutama melalui pembukaan akses baru di kawasan selatan Pulau Lombok.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, H. Yusron Hadi, S.T., M.UM memaparkan, bahwa pengembangan infrastruktur ke wilayah selatan menjadi langkah strategis untuk mengurai kepadatan koridor tengah Lembar–Kayangan, sehingga diperlukan jalur alternatif yang lebih efektif.
“Koridor tengah sudah sangat padat, bahkan batas antar pemukiman Lombok Barat, Tengah, dan Timur makin tidak terlihat. Karena itu bypass port-to-port yang mulai dikembangkan pada 2026 diarahkan ke selatan,” ujarnya dalam kegiatan Bincang Kamisan edisi 19 yang berlangsung di UPT Layanan Digital Kominfotik, Mataram, Kamis (27/11/2025).
Selain pembangunan fisik, Yusron menegaskan bahwa konektivitas digital juga menjadi prioritas. Daerah potensial pariwisata, perdagangan, dan pertanian dipastikan tidak boleh memiliki blank spot internet. Pemprov NTB juga menyiapkan portal layanan terintegrasi yang akan diluncurkan menjelang HUT NTB, dengan target integrasi 48 layanan provinsi serta layanan prioritas kabupaten/kota pada 2026.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, S.T., M.T., yang juga hadir sebagai narasumber kegiatan, memaparkan rencana percepatan infrastruktur dalam kerja sama Koridor 5 Bali -NTB – NTT. Ia mengatakan rencana awal pembangunan jalan tol diubah menjadi bypass port to port segmen Sengkol–Pringgabaya.
“Untuk tol dibutuhkan anggaran Rp22 triliun dan rasio lalu lintas harus di atas 0,76, sementara kita masih 0,4. Menunggu itu akan terlalu lama,” jelasnya.
Sebagai solusi, PUPR merencanakan pembangunan shortcut Sengkol-Ganti sepanjang 13-15 km serta jalan baru Labuhan Haji-Korleko sepanjang 11-12 km. Total kebutuhan anggaran diperkirakan Rp2-2,5 triliun, dengan target waktu tempuh Lembar – Kayangan kurang dari 2 jam.
“Tahun 2024 dilakukan Feasibility Study. Tahun depan DED dan pembebasan lahan. Jika lahan bebas di 2027, konstruksi bisa dimulai,” tambahnya.
Sementara, Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP. M.Si, menegaskan pembangunan jalan harus dibarengi dengan penataan pemukiman agar tidak memunculkan kawasan kumuh baru. Hal ini sesuai dengan misi ke 6 RPJMD 2025-2029.
Lebih lanjut, Plt. Kadis Perkim memaparkan, bahwa pada tahun 2025, Pemprov NTB menargetkan perbaikan 174 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di sekitar 1.300 titik se NTB.
“Jangan sampai sirkuitnya cantik, tapi jalan menuju ke sana melewati kawasan kumuh. Itu tidak elok,” pungkasnya. (F3)
Ket. Foto: Kegiatan bincang Kamisan edisi 19, menghadirkan narasumber dari Dinas PUPR NTB, Dinas Perkim NTB dan Dinas Kominfotik NTB. (Ist)
