Mataram – PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat dan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusa Tenggara bersama menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTBRabu (3/9)di Aula Rinjani PLN UIW NTB.
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTBWahyudiS.H.M.H.beserta jajaranGeneral Manager PLN UIW NTBSri Heny Purwanti dan General Manager PLN UIP Nusa TenggaraRizki Aftariantoserta jajaran manajemen PLN. Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan hukum pada pelaksanaan proyek strategis nasional di NTB.
FGD ini membahas tiga fokus utama peran Kejati dalam mendukung proyek strategis PLNyaitu penguatan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dinipencegahan hambatanserta pengamanan pembangunan infrastruktur kelistrikan; optimalisasi peran bidang pidana khusus melalui fungsi pencegahan potensi terjadinya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara; serta penguatan sinergitas melalui kerja sama dan pendampingan hukum agar setiap proyek berjalan lancartepat waktutepat mutuserta meminimalkan risiko hukum maupun potensi tindak pidana korupsi.
Kepala Kejati NTBWahyudimenegaskan bahwa pihaknya siap mendampingi PLN dalam pelaksanaan proyek strategis. “Kejaksaan memiliki peran penting dalam melakukan pendampingan hukumterutama untuk meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan. Sinergi dengan PLN ini diharapkan dapat menjaga integritas dan kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan,” ujarnya.
General Manager PLN UIW NTBSri Heny Purwantimenyampaikan bahwa forum ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi dengan Kejati NTB. “Kami menyadari bahwa keberhasilan PLN dalam menyelesaikan proyek strategis tidak hanya bergantung pada aspek teknistetapi juga kepastian hukum. Melalui pendampingan Kejatikami lebih percaya diri dalam memastikan setiap proyek berjalan tepat waktutepat sasarandan akuntabel,” ungkap Sri Heny.
Lebih lanjutSri Heny menekankan bahwa PLN memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan listrik andal dan merata di seluruh wilayah NTB. “Dengan dukungan Kejatikami dapat lebih fokus dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjaga tata kelola perusahaan yang bersih,” tambahnya.
FGD ini juga membahas langkah-langkah preventif dan deteksi dini terhadap potensi ancamanhambatantantangandan gangguan dalam pembangunan proyek strategis PLN. Diskusi interaktif dilakukan untuk menyamakan pemahaman hukum pada setiap proses bisnis perusahaan.
Melalui kegiatan iniPLN berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan Kejati NTB demi menjaga integritasmempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikanserta menghadirkan energi bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. (F*)
Ket. Foto:
FGD PLN dan Kejaksaan Tinggi NTB. (Ist)
