Mataram – Belum adanya Sekretaris Daerah (Sekda) definitif di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB dinilai berpotensi memengaruhi kinerja birokrasi. DPRD NTB meminta proses seleksi segera dirampungkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu
Wakil Ketua III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB)Haji Muzihirmenyoroti belum terisinya jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB secara definitif. Ia menilaikekosongan jabatan strategis tersebut perlu segera diakhiri agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
Muzihir menegaskanpihaknya tidak mempersoalkan latar belakang calon Sekdabaik berasal dari aparatur lokal NTB maupun dari luar daerah. Menurutnyahal terpenting adalah kapasitaskompetensidan kualitas calon dalam menjalankan peran sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan daerah.
“Kalau sayamau orang asli NTB ataupun orang luartidak ada persoalan. Yang penting berkualitas,” ujar Muzihir(2/2).
Ia menambahkankeputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur NTB sebagai kepala daerah. “Pak Gubernur tentu lebih tahu dan beliau juga yang akan bertanggung jawab nantinya,” katanya.
Ia menilaijabatan Sekda memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan kebijakan gubernur dengan pelaksanaan birokrasi sehari-hari. Karena itukeberadaan Sekda definitif sangat dibutuhkan untuk memastikan koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan efektif dan kebijakan pemerintah dapat dieksekusi secara maksimal.
Saat iniproses seleksi Sekda Provinsi NTB masih terus berjalan. Pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan tiga nama calon Sekda kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses lebih lanjut. Ketiga nama tersebut akan menjalani penilaian administratif dan kompetensi sebelum Menteri Dalam Negeri menetapkan Sekda definitif atas usulan Gubernur NTB.
Adapun tiga calon Sekda Provinsi NTB yang diusulkan masing-masing adalah Abul ChairKepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur; Ahmad SaufiAsisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK); serta Ahsanul KhalikKepala Dinas KomunikasiInformatikadan Statistik Provinsi NTB. (F*)
Ket. Foto: Wakil Ketua III DPRD Provinsi NTBH. Muzihir. (/fit)
