Mataram – Puluhan guru honorer di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadu ke DPRD NTBmenuntut kejelasan status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Salah satu guru bahkan tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan keluhannya dalam rapat bersama Komisi V DPRD NTB.
"Kami mau diperjuangkan. Kami harapkan ada kepastiannya. Karena selama ini kami demoberjuangtapi tidak kunjung diangkat menjadi PPPK," ungkap Rina Sudiawatiguru honorer di SMKN 1 LembarLombok Baratsambil terisak dalam rapat yang digelar Jumat(21/2/25) sore itu.
Rina bersama 25 guru honorer lainnya merasa perjuangan mereka selama puluhan tahun belum dihargaimeskipun telah mengabdi lebih dari dua dekade. Mereka berharap DPRD NTB bisa menjadi jembatan dalam menyelesaikan ketidakpastian ini.
Anggota Komisi V DPRD NTBMuhammad Jamhurmenyesalkan ketidakhadiran Kepala Dikbud NTBAidy Furqandan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTBYusron Hadidalam pertemuan penting tersebut.
"Saya gak bisa ngomong banyak karena dua kepala dinas ini tidak hadir. Kami minta perwakilan dari Dikbud dan BKD NTB untuk jujur dan transparan. Jangan abu-abu dalam menjawab persoalan guru-guru kita ini," tegas Jamhur.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi V lainnyaDidi Sumardiyang menegaskan bahwa para guru honorerterutama yang berstatus Kategori 2 (K2)harus mendapatkan perlakuan yang adil.
"Saya terharu melihat perjuangan bapak-ibu. Guru honorer K2 ini harus diperlakukan sama adilnya seperti K1. Pemerintah harus membuat kebijakan progresif untuk menyelamatkan nasib mereka," ujar Didi.
Didi bahkan mengecam opsi PPPK paruh waktu yang dianggapnya tidak adil dan menyamakan ketidakadilan ini dengan masa penjajahan. Ia mengajak seluruh pihak mencari solusi konkretbahkan jika perlu membawa persoalan ini ke pemerintah pusat.
Sub Bidang Data dan Informasi BKD NTBSavitrimengungkapkanbahwa pengangkatan PPPK harus mengikuti sistem yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa dari total 15.983 pegawai di lingkungan pendidikansebanyak 6.843 telah diangkat menjadi PPPK. Namunmasih tersisa 512 tenaga honorer K2.
"Kalau honorer K2 ini tidak lolos teskami tidak bisa angkat. Regulasi mewajibkan tes seleksi. Tapi memang kita harus cari solusi karena rata-rata mereka sudah berusia tua dan kesulitan menghadapi tes standar," ujar Savitri.
Sebagai langkah strategisSavitri menyebutkanBKD NTB berencana mengajukan para honorer K2 ke daftar prioritas pertama dalam rekrutmen PPPK tahun 2025.
"Kami akan tentukan formasi dan tempat mereka untuk memastikan peluang kelulusan. Tapi tetap harus dikawal agar semua berjalan sesuai harapan," katanya.
Awaludinguru honorer dari SMKN 1 Lembar yang sudah mengabdi selama 20 tahunmenyambut baik rencana BKD NTB. Namunia tetap meminta kepastian soal kelulusan dalam seleksi mendatang.
"Kami senang ada titik terangtapi tolong pastikan kami bisa lulus. Jangan sampai usaha ini sia-sia," ujarnya. (F3)
Ket. Foto:
Puluhan guru honorer saat mengadu ke Komisi V DPRD NTB. ().
